Ketidaktepatan pemutakhiran data status desil kemiskinan dinilai merugikan warga yang benar-benar membutuhkan dukungan. Banyak keluarga kurang mampu tiba-tiba kehilangan hak akses bantuan pendidikan dan beasiswa, padahal
Fraksi Partai NasDem resmi merotasi penugasan Ahmad Sahroni di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Politikus yang dikenal sebagai "crazy rich" Tanjung Priok itu diganti dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR
