Serapan Belanja Hanya 85 Persen, Banggar DPRD Surabaya Soroti Belum Optimalnya Perencanaan Pemkot

METROTODAY, SURABAYA – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Surabaya tahun 2025 yang mencapai Rp 516,896 miliar menjadi sorotan tajam dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mempertanyakan alasan Pemkot Surabaya masih melakukan pinjaman daerah sekitar Rp220 miliar ke Bank Jatim di tengah sisa anggaran yang melimpah tersebut.

“Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang? Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan APBD,” ujar Imam, Kamis (8/7).

Politisi fraksi NasDem ini menilai angka SiLPA yang besar merupakan indikator belum optimalnya penyerapan anggaran. Terbukti, realisasi belanja daerah tahun lalu hanya sekitar 85 persen dari target, di mana sektor belanja modal menjadi yang paling rendah penyerapannya, padahal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, maka manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat juga berpotensi tertunda,” tegasnya.

Imam menjelaskan salah satu akar masalahnya adalah lambatnya pelaksanaan program di awal tahun anggaran. Akibatnya, banyak kegiatan baru dikebut menjelang akhir tahun atau bahkan tidak terlaksana sepenuhnya. Pola ini tidak hanya memicu SiLPA besar, melainkan juga berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

“Ketika eksekusi program terlambat, ada kecenderungan pekerjaan dikejar waktu menjelang akhir tahun. Risikonya bukan hanya anggaran tidak terserap, tapi juga kualitas pekerjaan yang terdampak,” katanya.

Ia mengingatkan agar perencanaan lebih matang dan proyek yang sudah disetujui segera dijalankan sejak awal tahun, bukan molor hingga akhirnya anggaran tidak habis terpakai.

“Jangan sampai program sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun sebelumnya, tapi pelaksanaannya justru terlambat. Ini yang berkontribusi pada SiLPA besar setiap tahun,” ungkapnya.

Meski mengapresiasi capaian positif seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, Imam berharap Pemkot Surabaya segera mengevaluasi dan memperbaiki kualitas perencanaan serta kecepatan eksekusi ke depannya.

“Bagi kami, SiLPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi. Karena setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada program atau manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan warga Surabaya,” pungkasnya. (ahm)