Ikrar Pilkades Damai: Bupati Subandi Ajak Jaga Kondusivitas dan Pilih Pemimpin Terbaik

METROTODAY, SIDOARJO – Kurang dari dua pekan lagi, pesta demokrasi lokal berlangsung di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak akan dilakukan di 80 desa yang tersebar di 17 kecamatan.

Pemungutan suara Pilkades Sidoarjo Serentak 2026 dijadwalkan pada 24 Mei 2026. Sebanyak 230 calon Kades akan bersaing di 80 desa.

Menjelang hari pencoblosan yang menentukan itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengundang seluruh calon Kades ke Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (13/5/2026) pagi. Mereka bersama-sama menyatakan ikrar pilkades damai. Para calon Kades diajak untuk berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah selama proses pelaksanaan pilkades.

”Marilah kita jadikan pilkades sebagai sarana memilih pemimpin terbaik yang mampu menjaga persatuan dan membawa kemajuan,” kata Bupati Subandi.

Dalam acara Ikrar Pilkades Damai itu, Forkopimda Sidoarjo juga menandatangani komitmen Deklarasi Damai untuk menjamin pelaksanaan Pilkades Sidoarjo berlangsung jujur, adil, tranparan, dan demokratis. Di antaranya, Bupati Subandi, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, Dandim Sidoarjo Letkol Shobirin Setio Utomo, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, serta perwakilan Kejari Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Bupati Subandi menegaskan bahwa pilkades adalah manifestasi demokrasi tingkat desa yang sangat menentukan masa depan daerah. Bupati berpesan agar momentum itu menjadi sarana memilih pemimpin yang mampu memberikan pelayanan nyata. ”Desa yang kuat akan melahirkan kabupaten yang kuat,” tegas mantan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, tersebut.

Bupati Subandi juga memberikan apresiasi kepada para calon dan tim sukses yang hingga saat ini mampu menahan diri dari provokasi, fitnah, maupun ujaran kebencian. Tidak hanya soal persatuan, bupati juga menginstruksikan jajaran camat, Kapolsek, dan Danramil untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan di lapangan.

”Saya instruksikan kepada camat dan Forkopimcam untuk melakukan pendampingan ketat. Antisipasi setiap potensi kerawanan agar pelaksanaan tetap lancar dan aman,” kata Bupati Subandi.

Jaga Situasi Kondusif

Mendekati hari H pemungutan suara Pilkades Sidoarjo 2026, Bupati Subandi mengingatkan semua cakades untuk mencegah terjadinya perselisihan antarcalon demi menjaga situasi kondusif. Baik selama pelaksanaan maupun setelah selesai pemilihan. Jangan sampai terjadi kasus hukum pasca pelaksanaan pilkades.

Panitia, tim pemenangan, dan cakades harus mampu menjaga diri dan situasi selalu kondusif. Terutama, bila ada calon petahana (incumbent) dan bukan incumbent. Siapa saja yang terpilih, Bupati Subandi minta tidak terjadi sikap bermusuhan.

”Itu akan menjadi masalah,” tegas Bupati Subandi.

Kepada kandidat yang nanti terpilih menjadi kepala desa, Bupati Subandi minta bersilaturahmi kepada semua cakades. Baik calon baru maupun calon incumbent yang tidak jadi. Silaturahmi itu penting. Kalau calon yang jadi tidak mau silaturahmi, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akan mendapatkan laporan. Jika ada konflik, bakal terjadi masalah hukum.

”Kades akan dicari-cari kesalahannya,” tandasnya di hadapan ratusan calon Kades, tim sukses, dan panitia pemilihan.

Bupati Subandi berharap Polresta Sidoarjo dan Kejari Sidoarjo bersama-sama ikut menjaga. Jangan sampai ada kepala desa terjerat kasus hukum akibat terjadinya perselisihan di desa. Begitu pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, para camat sebagai pembina, para pejabat lain. Semua ikut menjaga kondusivitas.

Semua Program Bisa Dipantau

Bupati Subandi menegaskan bahwa saat ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Semua serbadigital. Semua program bisa dipantau oleh masyarakat. Seorang bupati sampai kepala desa harus bisa mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya. Warga desa sudah dapat melihat APBDes, tanpa harus bertanya kepada desa.

”Kalau kita tidak transparan, bisa terjerat masalah,” katanya.

Gaji seorang kepala desa itu Rp 5,5 juta. Bank BPR Delta Artha saja hanya bisa memberikan pinjaman sampai Rp 200 juta. Kalau pilkades habis sampai Rp 500 juta, yang Rp 300 juta cakadesnya pinjam ke mana. Bupati Subandi berpesan jangan sampai berani melakukan money politics. Sudah telanjur mengeluarkan biaya tinggi, ternyata penghasilan tidak sesuai harapan.

”Saya mengajak bagaimana pilkades ini tanpa money politics,” ujar Bupati Subandi.

Sebagai pemimpin daerah, Bupati Subandi menyatakan bahwa dirinya telah menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan. Di antaranya, praktik jual-beli jabatan. Semua posisi kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) terbuka bagi siapa saja yang punya kemampuan. Semuanya dipersilakan ikut bersaing. Kesempatan dibuka lebar-lebar. Terutama pejabat yang kinerjanya bagus dan punya empati tinggi serta sat-set akan terpilih. ”Tapi, yang kerjanya lemot tidak bisa kita jadikan,” ujar Bupati Subandi.

Kampanye Edukatif

Tahapan Pilkades Sidoarjo 2026 telah dimulai sejak akhir tahun 2025 lalu. Pelaksanaan pilkades dimulai dengan masa persiapan pada 1 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Tahapan pencalonan berlangsung pada 14 Januari hingga 23 April 2026. Disusul pelaksanaan pemungutan suara pada 24 Mei 2026. Sementara itu, tahap penetapan hasil Pilkades dijadwalkan pada 24 Mei hingga 29 Juni 2026.

Sejak awal, Pemkab bersama Forkopimda berkomitmen menjaga pelaksanaan pilkades agar berjalan aman dan lancar. Pilkades Sidoarjo harus bisa menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai. Setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Sinergi seluruh pihak terkait juga sangat penting untuk  menjaga stabilitas daerah selama proses pemilihan. Sebab, pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin desa, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Sidoarjo dari tingkat desa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Ainun Amalia menekankan pentingnya kampanye yang edukatif dalam proses pilkades serentak. Saat ini para cakades sedang dalam tahap menarik simpati dari warga untuk memilih mereka. Cara-cara yang digunakan diharapkan santun. Menjaga etika dalam berpolitik.

Selain itu, pelaksanaan pilkades juga harus bebas dari praktik politik uang (money politics). ”Tujuannya jelas, kita ingin membangun komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kamtibmas. Kita dorong kampanye yang santun agar menghasilkan pemimpin desa yang amanah dan berkualitas,” tandasnya. (adv)