Rumuskan Kuota Afirmasi hingga Fasilitasi Bimtek, Pemkab Sidoarjo Kawal Aspirasi Buruh

METROTODAY, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi menunjukkan kepedulian terhadap nasib para pekerja di Kota Delta. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengakomodasi aspirasi kalangan buruh. Salah satunya, kuota afirmasi 5 persen di sekolah negeri untuk anak-anak buruh.

Aspirasi tersebut disuarakan pada peringatan Peringatan Hari Buruh Sedunia atau yang dikenal dengan May Day pada 1 Mei 2026 lalu. Sebelumnya, pada forum audiensi dengan perwakilan organisasi pekerja pada Jumat (24/4/2026) Bupati Subandi juga menaruh atensi besar kepada anak-anak pekerja itu dengan menyiapkan kuota afirmasi 5 persen di sekolah negeri.

”Para buruh meminta Kabupaten Sidoarjo mengakomodasi kebijakan dari Provinsi Jawa Timur. Afirmasi anak buruh, Pak Bupati,” kata perwakilan pekerja saat berorasi pada 1 Mei lalu.

Kuota afirmasi untuk anak-anak buruh di sekolah negeri itu layaknya kado bagi perayaan May Day 2026 ini. Kalau terlalu banyak persyaratan untuk masuk sekolah negeri, anak-anak buruh mengalami kesulitan. Sebab, ada yang masih ber-KTP daerah asal. Belum punya KTP Sidoarjo meski sudah lama berdomisili di Sidoarjo.

”Harapan kami, afirmasi ini jadi kado untuk kita semua. Sepakat? Hidup buruh. Hidup Pak Subandi,” seru perwakilan buruh. Organisasi buruh meminta kuota afirmasi 5 persen dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) di sekolah negeri.

Dalam aksi buruh 1 Mei itu, Bupati Subandi diundang hadir di paseban Alun-Alun Jayandaru Sidoarjo. Bupati Subandi disebut sebagai tamu kehormatan. Bupati datang bersama Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Kadisnaker Sidoarjo Dwi Eko Saptono, dan Kepala Disdikbud Sidoarjo Tirto Adi.

Bupati Subandi didaulat untuk memberangkatkan konvoi ratusan buruh menuju Kota Surabaya. Menanggapi satu permintaan utama dari buruh, yakni kesempatan anak-anak buruh untuk lebih mudah masuk ke sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo, Bupati Subandi akan menindaklanjuti. Pihaknya menyatakan siap mengakomodasi keinginan para buruh untuk mendapatkan jalur afirmasi sebesar 5 persen di sekolah negeri.

Bupati Subandi menyatakan telah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo untuk menindaklanjuti aspirasi itu. Namun, aturan tentang kuota afirmasi itu perlu dirumuskan bersama-sama dengan Pemkab Sidoarjo. Baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sidoarjo, maupun perwakilan serikat pekerja dan organisasi buruh. Dengan begitu ada sinkronisasi keinginan para buruh dan pemerintah.

”Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akomodasi 5 persen untuk anak-anak buruh, anak-anak kita yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” kata Bupati Subandi.

Pemkab Sidoarjo tidak akan melihat anak buruh itu berasal dari mana. Baik dari luar kota maupun dalam kota. Asal tinggal dan berdomisili di Sidoarjo, mereka akan diakomodasi. Itu tanggung jawab Pemkab Sidoarjo untuk memenuhi hak pendidikannya. Sidoarjo akan mengikuti kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan kuota 5 persen untuk anak buruh.

Kesanggupan itu juga disampaikan saat Bupati Subandi berdialog dengan para buruh di Pendopo Delta Wibawa pada Jumat (24/4/2026). Perwakilan pekerja meminta tentang pendidikan anak-anak buruh. Dia berharap kuota 5 persen untuk anak buruh Sidoarjo direalisasikan. Dengan begitu, anak-anak buruh Sidoarjo tidak sulit masuk sekolah negeri.

Ihwal jalur afirmasi itu, tahun lalu sejatinya sudah ada komitmen dengan buruh. Namun, pada saat pelaksanaan menjelang tahun ajaran baru, ternyata kepala-kepala sekolah mengaku belum tahu perintah untuk mematuhi itu. Sebab, kanal afirmasi untuk anak buruh belum ada dalam sistem penerimaan penerimaan murid baru (SPMB).

Selain memfasilitasi kuota afirmasi untuk anak-anak buruh, Bupati Subandi juga memberikan perhatian pada aspirasi yang lain. Sebagaimana yang terekam dalam dialog antara Bupati Subandi dan perwakilan buruh Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada 24 April 2026.

Kepala Disnaker Sidoarjo Dwi Eko Saptono menyebut ada empat permintaan yang disampaikan perwakilan buruh Sidoarjo kepada Bupati Subandi. Di antaranya, permintaan jalur afirmasi 5 persen untuk masuk sekolah negeri, harapan tidak terjadi pemutusan hubungan  kerja (PHK) lagi, serta ada bimbingan teknik (bimtek) paling tidak 2 kali setahun untuk sertifikasi keterampilan.

”Satu lagi ada fasilitasi dari Pemkab Sidoarjo untuk kegiatan May Day,” ungkap Dwi Eko Saptono.

Bupati Subandi menyetujui semua harapan buruh Sidoarjo itu. Permintaan bimtek dan kegiatan May Day dikabulkan. Disnaker Sidoarjo diperintahkan menyiapkannya pada 2027. Kalau bisa dua kali dalam 1 tahun. Misalnya, pelatihan operasional forklift atau yang lain.

Terkait pencegahan PHK, Bupati Subandi menyatakan bahwa dirinya sudah menandatangani peraturan bupati yang mengharuskan penyerapan 60 persen tenaga lokal dalam perusahaan di Sidoarjo. Jika ada kesulitan, pengusaha bisa menyampaikannya kepada Pemkab Sidoarjo.

Bupati Subandi meminta Disnaker bertemu para pengusaha. Pemkab siap mendengarkan apa saja kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan, kalau perlu Disnaker berkeliling ke perusahaan untuk mengetahui kesulitan dan harapan pengusaha itu.

Jika kesulitan itu bisa dibantu, lanjut Subandi, cukup lewat telepon saja dengan menghubungi dirinya. Tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Misalnya, ada kesulitan dalam mengurusi perizinan.

”Kalau memang bisa kita bantu, langsung kita bantu,” tegas Subandi.

Kedekatan Bupati Subandi dengan para buruh telah terjalin lama. Pada peringatan May Day 2025, Bupati Subandi mengajak makan-makan ratusan buruh yang hendak berunjuk rasa ke Surabaya. Ratusan nasi kotak ludes.

Saat aksi massa berlangsung, Bupati Subandi juga didaulat untuk menyampaikan sambutan di atas mobil komando. Sebagai pimpinan daerah, Bupati Subandi menegaskan bahwa dirinya akan selalu hadir bersama buruh. Kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan akan senantiasa menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.

Bupati Subandi juga meminta para pekerja untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Sidoarjo. Pemkab akan selalu merangkul buruh yang menjadi bagian dari masyarakat Sidoarjo. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, para pegawai pabrik itu dipersilakan menyampaikan. Tidak harus lewat unjuk rasa. (adv)