Ribuan Orang Gelar Aksi Damai Tolak LGBTQ di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Tuntut Perlindungan Generasi

METROTODAY, SURABAYA – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Umat Peduli Generasi (AUPG) Jawa Timur menggelar aksi damai di kawasan Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Aksi damai ini menyuarakan penolakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan seksual dan upaya normalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ)

Humas AUPG Jatim Muhammad Rizky Nafis, mengatakan bahwa aksi ini mengusung tema Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBTQ.

Langkah ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang telah menetapkan LGBT sebagai ancaman non-militer, sejalan dengan ajaran agama serta Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 yang secara tegas menolak penyimpangan seksual tersebut.

“Karena memang kita pahami, LGBT ini merupakan ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman non-militer. Tentu saja, dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025, itu sudah dinyatakan terkait penolakan terhadap LGBTQ atau penyimpangan seksual. Ini juga sejalan dengan Al-Qur’an, hadis, maupun fatwa MUI yang menyatakan penolakan terhadap penyimpangan seksual LGBT seperti ini. Untuk itu, kami hadir agar penolakan ini harus terus digaungkan,” ujar Rizky, Minggu (9/8).

Ia menegaskan, penolakan tidak boleh berhenti sekadar pada aturan tertulis. Segala bentuk kampanye, promosi, hingga upaya menjadikan hal tersebut wajar harus dicegah sejak dini demi menyelamatkan masa depan generasi.

“Jangan sampai dibiarkan dan jangan sampai dibuat normalisasi. Tentu saja, tidak hanya pelarangan secara normatif, kami juga menginginkan hal ini diterapkan dalam semua sendi kehidupan,” tegasnya.

Aksi yang digelar di kawasan Grahadi ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur, sehingga menjadi momen yang tepat untuk menyampaikan aspirasi kepada para pengambil kebijakan.

Diperkirakan lebih dari 10 ribu peserta hadir, tak hanya dari Surabaya tetapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Timur, yang terdiri dari unsur majelis taklim dan masyarakat umum.