Belum Beroperasi, Resto di Sidoarjo Digerebek Eksploitasi 19 Remaja dan Anak, 1 WNA jadi Tersangka

METROTODAY, SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial FD, 57, pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mengeksploitasi 19 orang, termasuk satu anak.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyatakan penindakan ini merupakan wujud komitmen pihak kepolisian.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan.

Dirres PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum, menjelaskan bahwa praktik eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Tersangka merekrut pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

“Meskipun restoran belum beroperasi, para korban dipaksa bekerja dengan beban kerja tidak sebanding dengan upah yang diterima. Upah yang diterima berkisar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Selain itu, mereka diancam denda Rp 5 juta hingga Rp 15 juta jika mengundurkan diri sebelum tiga bulan,” jelas Kombes Pol Ganis.

Berdasarkan keterangan korban dan alat bukti, ditemukan adanya praktik eksploitasi yang menjadi dasar penetapan tersangka. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, dokumen kontrak kerja, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.

Tersangka dijerat Pasal 455 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Penyidikan perkara ini masih terus berjalan. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial FD, 57, pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mengeksploitasi 19 orang, termasuk satu anak.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyatakan penindakan ini merupakan wujud komitmen pihak kepolisian.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan.

Dirres PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum, menjelaskan bahwa praktik eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Tersangka merekrut pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

“Meskipun restoran belum beroperasi, para korban dipaksa bekerja dengan beban kerja tidak sebanding dengan upah yang diterima. Upah yang diterima berkisar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Selain itu, mereka diancam denda Rp 5 juta hingga Rp 15 juta jika mengundurkan diri sebelum tiga bulan,” jelas Kombes Pol Ganis.

Berdasarkan keterangan korban dan alat bukti, ditemukan adanya praktik eksploitasi yang menjadi dasar penetapan tersangka. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, dokumen kontrak kerja, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.

Tersangka dijerat Pasal 455 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Penyidikan perkara ini masih terus berjalan. (ahm)