METROTODAY, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung DPR/MPR, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.20 WIB.
Dengan keputusan tersebut, Gibran tercatat menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Mohammad Hatta.
Proses penyerahan surat berlangsung relatif singkat. Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan gedung sekitar pukul 11.36 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Bahkan, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” kata Muzani di hadapan wartawan.
“Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo,” tambahnya.
Menurut Muzani, dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
Di hadapan awak media, Muzani kemudian membacakan petikan isi surat yang ditandatangani Gibran. Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri.
“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden RI atas permintaan sendiri,” demikian petikan surat tersebut.
Gibran juga menyampaikan bahwa keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari saya sendiri,” demikian bunyi lanjutan surat pengunduran diri tersebut, sebagaimana disampaikan Ahmad Muzani.
Namun, ketika ditanya mengenai alasan spesifik di balik keputusan Gibran mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu, Muzani mengaku tidak menemukan penjelasan khusus dalam surat tersebut.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di situ,” ujarnya.
MPR selanjutnya akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
Muzani mengatakan bahwa pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) siang dengan melibatkan seluruh fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat tersebut akan membahas sejumlah langkah strategis, termasuk penentuan jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Selain itu, MPR akan meminta Presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang nantinya dipilih melalui sidang paripurna.
Agenda lainnya adalah pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon wakil presiden yang diajukan presiden, serta pembentukan tim ad hoc guna menyiapkan draf ketetapan MPR.
Rapat Paripurna DPR Batal, Usulan HMP Tak Jadi Dibacakan
Pengunduran diri Gibran juga berdampak langsung terhadap agenda politik di DPR. Rapat paripurna DPR yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran akhirnya dibatalkan.
Pembatalan tersebut dikonfirmasi anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin.
Ia membenarkan bahwa rapat paripurna yang sedianya digelar hari ini tidak jadi dilaksanakan karena yang bersangkutan (Wapres Gibran) sudah resmi mundur.
“Iya (batal rapat paripurna),” kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, DPR telah menerima usulan HMP dari sejumlah anggota dewan pada Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut kemudian direncanakan dibacakan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari proses politik di parlemen.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Jumlah itu dihitung berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan masing-masing pengusul kepada pimpinan DPR.
Dengan batalnya rapat paripurna DPR dan masuknya surat pengunduran diri Gibran ke MPR, perhatian politik kini beralih pada proses konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, termasuk mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri diproses dan disetujui sesuai ketentuan yang berlaku. (mt)
