METROTODAY, SIDOARJO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun keluarga berkualitas sekaligus mempercepat penurunan angka stunting kembali mendapat pengakuan pemerintah pusat. Bupati Sidoarjo Subandi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo Sriatun Subandi menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI atas keberhasilan mengimplementasikan berbagai program pembangunan keluarga yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur Shodiqin dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (29/7). Penghargaan diberikan kepada kepala daerah dan Ketua TP PKK yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menguatkan ketahanan keluarga sekaligus mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting.
Bagi Kabupaten Sidoarjo, apresiasi itu menjadi pengakuan atas berbagai inovasi yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak masa kehamilan hingga lanjut usia. Berbagai program yang dijalankan juga dinilai selaras dengan arah kebijakan nasional menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Karena itu, seluruh pemerintah daerah didorong terus memperkuat program pembangunan keluarga agar mampu mencetak generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.
Pemerintah pusat menilai Kabupaten Sidoarjo berhasil menerjemahkan berbagai program prioritas nasional menjadi aksi nyata di lapangan. Di antaranya melalui Program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Lansia Berdaya (Sidaya), hingga dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai sasaran 3B.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pembangunan keluarga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang lahir dari keluarga yang sehat dan harmonis.
”Keluarga merupakan pondasi pembangunan bangsa. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat fungsi keluarga, baik dalam pengasuhan, pendidikan, maupun perlindungan anak,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian pemerintah pusat ialah penerbitan Surat Edaran Gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas). Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak.
Menurut Subandi, selama ini pengasuhan seringkali hanya dipandang sebagai tanggung jawab ibu. Padahal, kehadiran seorang ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis, emosional, hingga karakter anak. Karena itu, pemerintah daerah berupaya membangun budaya baru agar para ayah lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
”Gerakan ini bertujuan menguatkan peran serta ayah dalam pengasuhan sekaligus mempererat ikatan emosional anak dalam mendampingi proses pendidikannya,” katanya.
Program tersebut juga sejalan dengan tema besar Hari Keluarga Nasional tahun ini yang menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam keluarga. Kemendukbangga/BKKBN menilai keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keluarga yang tangguh sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial, mulai stunting, kekerasan terhadap anak, hingga putus sekolah.
Selain memperkuat pola pengasuhan, Pemkab Sidoarjo terus mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Intervensi dilakukan sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi ibu, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan Posyandu, edukasi pola asuh, hingga penyediaan sanitasi yang layak. Pendekatan tersebut diyakini mampu memberikan dampak lebih besar dibandingkan hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Kabupaten Sidoarjo belum lama ini dinyatakan memenuhi status Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lima Pilar setelah lolos verifikasi Tim Provinsi Jawa Timur. Status tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai lima pilar STBM, mulai dari menghentikan praktik buang air besar sembarangan hingga pengelolaan limbah rumah tangga yang aman.
Status Kabupaten STBM Lima Pilar tersebut dinilai menjadi salah satu modal penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Sebab, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kecukupan gizi, tetapi juga dipengaruhi kualitas sanitasi, akses air bersih, serta perubahan perilaku hidup sehat di tengah masyarakat.
”Pelaksanaan STBM tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Subandi.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh pihak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani menjelaskan, berbagai program prioritas nasional telah diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Untuk Program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), misalnya, Pemkab Sidoarjo menggandeng sekitar 32 pengelola daycare atau tempat penitipan anak. Kemitraan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan pengasuhan memiliki standar yang baik, aman, nyaman, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Melalui program itu, para pengelola daycare mendapatkan pendampingan mengenai pola pengasuhan, pemenuhan gizi, perlindungan anak, hingga stimulasi tumbuh kembang sesuai usia. Dengan demikian, anak-anak yang dititipkan orang tuanya tetap memperoleh pengasuhan berkualitas meski kedua orang tua bekerja.
Sementara itu, perhatian terhadap kelompok lanjut usia diwujudkan melalui Program Lansia Berdaya (Sidaya). Implementasinya di Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui Sekolah Lansia Tangguh (Selantang), yakni pendidikan nonformal yang bertujuan menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif.
”Selantang merupakan pendidikan nonformal agar warga lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kegiatan di dalamnya mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, senam kebugaran, hingga penyuluhan gizi seimbang,” kata Heni. (MT)
