METROTODAY, SURABAYA – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap penetapan Kampung Pancasila sebagai program prioritas pasca Lebaran 2026 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pengurus LPA Jatim, Isa Ansori, menyebutkan program ini tidak hanya menjadi pendukung kehidupan sosial warga, namun juga dapat dijadikan basis perlindungan nyata bagi anak-anak di Kota Pahlawan.
Menurut Isa, program yang diinisiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak boleh hanya sebatas simbol kebersamaan. Ia harus menjadi sistem sosial yang mampu membaca realitas, menjangkau yang tertinggal, dan merawat masa depan anak-anak.
“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, ia membutuhkan orkestrasi yang jelas,” ujar Isa, Jumat (27/3).
Isa menjelaskan, perlindungan anak tidak dapat hanya dijalankan oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan peran aktif warga masyarakat.
“Jadi bukan sekadar objek kebijakan saja. Di titik inilah, Pemkot Surabaya perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan publik,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Isa menyarankan Pemkot Surabaya membentuk gugus tugas Sistem Perlindungan Anak di tingkat RT, yang dapat dinamakan Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT atau SPARTA.
Menurut pengamat pendidikan tersebut, gugus tugas ini akan berperan sebagai mata dan telinga pemerintah di tingkat yang paling dekat dengan kehidupan anak.
“Jadi berbasis kampung, mereka bekerja dengan pendekatan sederhana namun berdampak. Selain itu, juga mendeteksi persoalan anak secara dini, memetakan kondisi keluarga dan lingkungan, merumuskan kebutuhan intervensi serta menghubungkan persoalan dengan solusi melalui perangkat daerah terkait. Dengan demikian, pemerintah kota tidak lagi bekerja dalam ruang abstrak kebijakan, tetapi bergerak berdasarkan kebutuhan nyata yang diidentifikasi dari bawah,” paparnya.
Isa menambahkan, dengan model ini peran perangkat daerah akan lebih tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan klasik jarak antara kebijakan dan realitas di lapangan.
“Ketika gugus tugas SPARTA bekerja di tingkat RT, maka tidak akan ada lagi anak yang hilang dari sistem. Setiap anak terpantau, setiap masalah terdeteksi, dan setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Lebih dari itu, pendekatan ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki sistem formal semata, hal ini akan berakar pada kearifan lokal,” ujarnya.
Menurut Isa, gotong royong, kepedulian sosial, dan kedekatan antar warga yang sudah ada di Surabaya merupakan sistem perlindungan alami yang perlu dikuatkan melalui Kampung Pancasila dan gugus tugas SPARTA agar menjadi sistem berkelanjutan.
“Kota ini tidak harus meniru model luar, karena sudah memiliki kekuatan dari dalam, yakni kampung sebagai ruang sosial, warga sebagai penjaga, dan nilai kebersamaan sebagai fondasi. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga menjawab persoalan inklusivitas. Perlindungan terhadap anak tidak boleh dibatasi oleh asal-usul administratif, karena setiap anak yang berada di Surabaya, siapapun dan dari mana pun, harus merasakan perlindungan yang sama,” tambahnya.
Isa berharap Kampung Pancasila tidak hanya menjadi simbol kebangsaan, namun juga jantung perlindungan anak berbasis komunitas yang menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat.
“Bukan hanya slogan, akan tetapi juga sebagai pengalaman hidup dan ketika itu terjadi, maka kita tidak lagi bertanya, Surabaya Kota Layak Anak untuk siapa? Karena jawabannya akan hadir di setiap kampung dan dirasakan oleh setiap anak,” pungkasnya. (ahm)
