METROTODAY, SURABAYA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Fauzan menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Menurutnya, hanya melalui pendidikan bermutu, bangsa akan mampu berdiri di atas kaki sendiri. “Pendidikan adalah kunci dari segalanya,” tutur Prof. Fauzan, Sabtu (7/2).
Ia menekankan bahwa pendidikan tinggi harus menjadi pondasi utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan bangsa.
Revitalisasi peran pendidikan tinggi dinilai penting untuk meningkatkan mutu, akseptabilitas, serta kemampuan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan masyarakat yang terus berkembang.
Menurutnya, penguatan kelembagaan dan tata kelola tridarma perguruan tinggi perlu dijadikan pedoman utama dalam menghadapi tantangan nasional dan global.
“Tidak ada alasan untuk tidak melakukan revitalisasi pendidikan tinggi. Revitalisasi memerlukan modal yang kuat, terutama modal empiris berupa data yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan arah pengembangan perguruan tinggi,” ujarnya.
Prof. Fauzan juga mengingatkan amanat Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa.
Dalam konteks ini, pendidikan tinggi dipandang sebagai penyangga utama peradaban bangsa dan pusat pembentukan manusia yang berkarakter luhur.
“Saya kira kita semua paham bahwa perguruan tinggi adalah penyangga kuat lahirnya peradaban bangsa. Maka, jika perguruan tinggi berada dalam kondisi yang baik dan unggul insyaallah peradaban bangsa ini juga akan menjadi unggul,” ucapnya.
Data Empiris Jadi Dasar Revitalisasi
Dalam paparannya, Prof. Fauzan menyampaikan data pendidikan tinggi di Indonesia yang menjadi dasar perlunya revitalisasi. Hingga saat ini, terdapat 4.416 perguruan tinggi dengan 303.067 dosen dan 9.967.487 mahasiswa.
Sebaran mahasiswa didominasi program studi sosial humaniora serta sains dan teknologi, sementara pemerintah terus mendorong penguatan program berbasis STEM.
Menurutnya, pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi tiga persoalan utama, yaitu mutu, relevansi, dan akses. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi secara nasional berada di kisaran 32 persen, sementara di Jawa Timur tercatat 31,8 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional.
Upaya peningkatan APK selama ini banyak mengandalkan skema beasiswa seperti KIP-K, beasiswa pusat dan daerah, serta dukungan filantropi.
Namun, ia menilai skema tersebut perlu lebih diarahkan untuk kelompok masyarakat yang belum memiliki akses dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Selain akses, perguruan tinggi juga dituntut untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan Generasi Z. Kelompok muda ini mengharapkan pendidikan dengan keahlian spesifik dan aplikatif, keterhubungan dengan dunia industri, kepastian kerja setelah lulus, serta fleksibilitas dan keberlanjutan sistem pendidikan.
Prof. Fauzan menekankan bahwa revitalisasi pendidikan tinggi harus diarahkan pada penguatan pengelolaan tridarma perguruan tinggi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perguruan tinggi dituntut untuk menciptakan keunggulan dan kebaruan, menghasilkan nilai kesejahteraan, serta membangun budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan.
“Keempat aspek tersebut menjadi kunci agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bertahan, adaptif, dan relevan dalam menjawab tantangan masa depan,” pungkasnya. (ahm)
