METROTODAY, SURABAYA – Pemkot Surabaya melakukan penyegaran jajaran birokrasinya. Sebanyak 69 pejabat dari berbagai jenjang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional Penyetaraan resmi dilantik dan mengambil sumpah jabatan di Graha Sawunggaling, Jumat (2/1).
Pada acara tersebut, dua jabatan krusial mendapatkan pimpinan definitif. Lasidi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan Iman Kristian Maharhandono dipercaya memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa pelantikan awal tahun ini membawa tiga agenda utama.
“Pelantikan ini untuk menegaskan aturan bahwa tidak ada Kepala Dinas yang menjabat lebih dari tiga tahun di satu posisi. Perputaran jabatan dilakukan maksimal setiap 2 hingga 2,5 tahun untuk memberikan pengalaman lintas fungsi,” terangnya.
Menurutnya, agenda utama pelantikan adalah penyesuaian struktur kedinasan agar lebih efisien, percepatan riset dan penelitian melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang dapat diakses antar Perangkat Daerah (PD), serta penerapan reformasi birokrasi yang transparan.
Untuk menegakkan reformasi tersebut, Wali Kota menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Inspektorat untuk mengeluarkan rapor pejabat setiap enam bulan sekali.
“Tunjukkan kepada khalayak ramai. Saya ingin keterbukaan. Jika dalam satu tahun outcome tidak tercapai dan nilai rapor di bawah 80, maka pejabat tersebut akan diturunkan, bukan sekadar mutasi. Yang menentukan nasib para pejabat adalah kinerja sendiri dan penilaian masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi memiliki peran penting sebagai pemimpin sejati rakyat. “Yang dilantik hari ini adalah pilihan warga Surabaya. Maka kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada jenengan jangan pernah disiasiakan,” imbuhnya.
Selain rapor kinerja, Pemkot Surabaya meluncurkan dua inisiatif strategis. Pertama, pembentukan satgas premanisme yang akan menangani ormas terafiliasi dengan praktik premanisme dan tersebar di lima wilayah kota.
Kedua, pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria sebagai wadah penyelesaian sengketa tanah bersama BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian, dengan imbauan agar masyarakat tidak main hakim sendiri.
“Tahun 2026 adalah titik perubahan. Cara memimpin Surabaya akan berbeda. Kita tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Selain dua jabatan krusial, 6 jabatan pratama lainnya juga mengalami rotasi:
1. Syamsul Hariadi – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Agus Imam Sonhaji – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
3. Hidayat Syah – Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
4. Mia Santi Dewi – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
5. Yusuf Masruh – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Febrina Kusumawati – Kepala Dinas Pendidikan
(ahm)
