Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak Kota Surabaya yang disahkan 30 Maret lalu menuai pro dan kontra. Poin paling disorot adalah kewajiban pemilik kos atau kontrakan memberi izin penggunaan
Peraturan Daerah (Perda) tentang Hunian yang layak telah disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Surabaya. Aturan ini akan menjadi pilar utama dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesehatan
Pemkot Surabaya melakukan penertiban bangunan liar yang dijadikan tempat pengumpulan barang bekas di sepanjang kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo. Langkah tegas ini diambil untuk menegakkan Peraturan Daerah
Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (2/2). Rapat paripurna membahas perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang
Bertepatan dengan peringatan Hari Lahan Basah Internasional, Senin (2/2), Jaringan Generasi Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK) mendatangi gedung DPRD Provinsi Jatim untuk mendesak penyusunan Peraturan Daerah
