METROTODAY, SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan–PAN di DPRD Kota Surabaya secara resmi memberikan dukungan terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, Juru Bicara sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Anas Karno, menjelaskan bahwa perubahan APBD ini disusun di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal daerah.
Meski demikian, fraksi menilai fondasi ekonomi Surabaya tetap kuat dan menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu langkah yang perlu terus diperkuat adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi yang dimiliki Surabaya. Digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset daerah serta penguatan BUMD dinilai menjadi langkah positif untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” ujar Anas, Sabtu (29/8).
Ia menegaskan bahwa penguatan PAD harus tetap berjalan dengan prinsip tidak membebani masyarakat kecil. “Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Oleh karena itu, peningkatan PAD diharapkan lebih bertumpu pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, penutupan potensi kebocoran, serta optimalisasi produktivitas aset daerah.
Fraksi juga mendukung pemanfaatan pembiayaan alternatif untuk menjaga pembangunan infrastruktur, namun dengan catatan penting.
“Yang terpenting bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat,” kata Anas seraya menekankan perlunya perencanaan dan pengawasan yang ketat agar pembiayaan alternatif tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian fiskal.
Selain aspek pendapatan dan pembiayaan, fraksi mendorong peningkatan kualitas belanja agar setiap anggaran memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penguatan belanja modal dan infrastruktur diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga di tingkat kampung, mencakup penanganan banjir dan genangan, perbaikan rumah tidak layak huni, penataan permukiman, serta penguatan transportasi publik.
Di sektor pelayanan dasar, pemanfaatan SiLPA pada RSUD dan Puskesmas diharapkan semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, anggaran pendidikan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan, dan penurunan stunting tetap menjadi prioritas utama dalam perubahan APBD 2026.
Anas Karno menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya adalah kunci keberhasilan. “Dengan semangat kemitraan yang konstruktif, Fraksi PDI Perjuangan–PAN berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Surabaya,” pungkasnya. (ahm)
