“Penerima Bansos tidak harus memiliki perangkat elektronik, karena pemkot telah menyiapkan agen atau ASN Pendamping untuk membantu warga melakukan pendaftaran. Bagi yang memiliki perangkat elektronik atau handphone, juga bisa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui situs https://perlinsos.kemensos.go.id/,” jelasnya.
Pendaftaran mandiri dilakukan dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital, dilengkapi verifikasi wajah dan pencocokan data. “Harapannya nanti, kita bisa mendaftar program bantuan pemerintah itu secara digital dan tentu saja bisa dilakukan lebih cepat, transparan, dan lebih baik ke depannya,” imbuhnya.
Kepala Diskominfo Eddy Christijanto menambahkan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sekitar 12.500 orang pendamping yang terdiri dari ketua RT, RW, hingga ASN untuk membantu warga yang kesulitan mendaftar secara daring.
“Jadi, bagi warga yang belum punya IKD atau tidak punya handphone yang mendukung, mereka daftarnya melalui agen Perlinsos ini. Jadi, walaupun mereka belum punya IKD, siapapun berhak untuk mendaftar di Perlinsos ini,” tegas Eddy.
Sistem ini diklaim memiliki akurasi tinggi karena terhubung dengan data dari 16 kementerian dan lembaga, sehingga dapat memverifikasi kondisi ekonomi calon penerima secara objektif. Meskipun demikian, warga tetap diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan jika terdapat data yang tidak sesuai kondisi terkini.
Eddy menilai sistem ini dapat meminimalkan praktik subjektivitas yang selama ini sering menjadi keluhan masyarakat.
“Orang yang tidak masuk dalam daftar itu akan protes, kok saya tidak masuk, yang masuk kok malah saudara dekatnya lurah dan RT, nah itu tidak akan terjadi. Karena ini berdasarkan data yang sudah terekam di berbagai lembaga dan kementerian sehingga orang tidak bisa menyangkal menyembunyikan lagi kalau dia mempunyai kekayaan yang sebenarnya dia punya, tapi disembunyikan,” pungkasnya. (ahm)
Page: 1 2
Kabar duka menyelimuti jemaah kloter 12 asal Kota Malang yang tiba di Asrama Haji Debarkasi…
Sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan dugaan aksi pencurian fasilitas publik di depan Satpas SIM…
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua…
Momen penuh sukacita mewarnai kedatangan kloter pertama jemaah haji di tanah air.
Kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh penyidik…
KPU Surabaya melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan pemekaran atau penataan kembali daerah pemilihan (dapil) untuk…
This website uses cookies.