Menu MBG di SMAN 15 Surabaya Ditemukan Basi, Dewan Pendidikan Mengaku Tak Dilibatkan

METROTODAY, SURABAYA – Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan untuk siswa SMAN 15 Surabaya ditemukan basi dan mengeluarkan bau tidak sedap saat hendak disantap, Kamis (18/9).

Kepala SMAN 15 Surabaya, Johanes Mardjiono, menjelaskan bahwa program MBG telah berjalan lancar selama delapan hari sebelumnya dan mendapatkan respons positif dari siswa.

“Terus hari yang 9 ini, ada anak itu buka itu sudah bau gitu,” ujarnya. Ia mengindikasikan bahwa masalah baru muncul pada hari kesembilan pelaksanaan program.

Dari total 1.286 paket menu, sekitar 30 persen di antaranya, khususnya pada menu sayur kol, terindikasi basi. “Tapi enggak semuanya (basi, Red), sekitar 30 persen yang basi. Dari totalnya 1.286 paket menu tadi,” jelasnya.

Pihak sekolah telah mengumpulkan makanan yang tidak dikonsumsi sebagai bahan evaluasi bagi penyedia program, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita kan komitmen begitu jalan, sesuai petunjuk SPPG ada makanan ketika anak tidak suka agar tidak dibuang. Harus masuk ke tempat wadahnya. Nanti pihak SPPG itu bisa melihat mana yang tidak disukai. Ini bisa dievaluasi,” tutur Johanes.

Johanes juga telah melaporkan kejadian ini kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Surabaya untuk evaluasi lebih lanjut.

“Iya kami langsung koordinasi dengan SPPG selanjutnya ini kita evaluasi, kita sudah komitmen awal itu. Terus kita cari apa sih yang bau itu kan gitu,” ungkapnya.

Ia memastikan tidak ada siswa yang keracunan karena makanan telah ditarik sebelum dikonsumsi. Program MBG di SMAN 15 akan tetap dilanjutkan pada hari berikutnya. “Besok program MBG masih lanjut,” ujarnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Juli Purnomo, menanggapi kejadian ini dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan sejak awal program MBG berjalan. “Dari awal kita tidak dilibatkan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak melakukan monitoring terkait program ini dan menekankan pentingnya pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah.

“Sekarang kan sudah ada Badan Gizi Nasional dan masing masing Kab/Kota saya kira sudah ada yang berfungsi sebagai Pengawasan,” pungkasnya. (ahm)