METROTODAY, SIDOARJO – Kontribusi masyarakat dan dunia usaha melalui pembayaran pajak daerah terus memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membiayai pembangunan. Hingga November 2026, penerimaan pajak daerah tercatat mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp1,794 triliun.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Sidoarjo H. Subandi. Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, pelaku usaha, serta seluruh wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut Subandi, pajak daerah bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan pajak yang terkumpul menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pemerintah, mulai pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan dasar.
Hal tersebut disampaikan Subandi dalam kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak Tahun 2026 di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang dinilai konsisten berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Subandi menjelaskan, peran pajak daerah terhadap keuangan Kabupaten Sidoarjo sangat besar. Kontribusinya mencapai sekitar 63–65 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekitar 36 persen dari total pendapatan daerah.
Besarnya kontribusi itu menjadikan pajak sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Berbagai kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan kualitas jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan fasilitas umum, membutuhkan dukungan pendapatan daerah yang kuat.
“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama,” ujar Subandi.
Ia menilai, capaian penerimaan pajak hingga November merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengelola dan mengoptimalkan pendapatan, sedangkan masyarakat dan dunia usaha berperan melalui kepatuhan membayar pajak.
Karena itu, Subandi berharap kesadaran membayar pajak tidak hanya tumbuh karena kewajiban, tetapi juga didasari pemahaman bahwa pajak memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, semakin besar pula peluang pemerintah daerah memperkuat pembiayaan pembangunan.
Pemkab Sidoarjo juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi potensi pajak menjadi salah satu langkah yang ditempuh, disertai pembenahan sistem pelayanan agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajibannya.
Salah satu upaya yang terus didorong adalah digitalisasi sistem perpajakan. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pelayanan, serta memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak.
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Yudhi Iriyanto menyampaikan bahwa Bulan Panutan Wajib Pajak merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat dan mitra usaha yang telah mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.
Berdasarkan data BPPD, realisasi penerimaan pajak daerah hingga November 2026 mencapai Rp1,513 triliun dari target Rp1,794 triliun. Persentase pencapaian sebesar 84,34 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp281 miliar yang perlu dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran.
Yudhi menjelaskan, perkembangan penerimaan sejumlah jenis pajak menunjukkan hasil positif. Pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target yang ditetapkan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat dan pelaku usaha yang semakin memahami pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Kesadaran tersebut perlu terus dipelihara melalui pelayanan yang semakin baik dan kemudahan akses pembayaran.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada wajib pajak panutan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka. Penghargaan diberikan dalam 12 kategori dengan total 62 penerima.
Penghargaan tersebut mencakup instansi pemerintah yang mendukung optimalisasi pajak daerah, serta lembaga dan badan usaha yang berkontribusi dalam berbagai jenis pajak. Di antaranya pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta tenaga listrik.
Apresiasi juga diberikan kepada notaris dan wajib pajak orang pribadi dalam kategori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penghargaan diberikan kepada badan usaha, wajib pajak orang pribadi, dan desa panutan.
Selain itu, BPPD memberikan apresiasi atas kepatuhan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam kategori ini juga dilakukan pengundian bagi wajib pajak patuh dengan menetapkan satu orang pemenang dari setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Yudhi menambahkan, penetapan wajib pajak panutan dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yakni kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi batas waktu pembayaran pajak.
Ia juga mengapresiasi dukungan unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi, serta mitra usaha yang selama ini terlibat dalam penguatan pelayanan perpajakan. Peran mereka dinilai penting dalam memperluas kanal pembayaran, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Pada kesempatan tersebut, BPPD Kabupaten Sidoarjo turut memperkenalkan Si Pajo atau Si Pajak Sidoarjo. Inovasi ini divisualisasikan melalui karakter semut yang memiliki filosofi kekompakan dan semangat gotong royong.
Karakter semut dipilih untuk menggambarkan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam mendukung kemajuan daerah.
Melalui Bulan Panutan Wajib Pajak 2026, Pemkab Sidoarjo berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk semakin tertib membayar pajak. Di sisi lain, pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan potensi pendapatan agar pembangunan Sidoarjo dapat berlangsung secara berkelanjutan. (zi)
