Selaraskan Regulasi dan Teknologi, AFKNI Siapkan Dokter sesuai Kebutuhan Nasional

METROTODAY, SURABAYA – Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Dekan Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia (AFKNI) ke-4. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Four Points by Sheraton Surabaya ini dihadiri oleh para dekan fakultas kedokteran dari perguruan tinggi negeri se-Indonesia.

Mengusung tema Transformasi Pendidikan Kedokteran di Era Teknologi dan Reformasi Kebijakan Kesehatan, forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas tantangan sekaligus peluang seiring perubahan regulasi kesehatan nasional dan perkembangan teknologi.

Dekan Fakultas Kedokteran Unesa, Endang Sri Wahjuni, menjelaskan bahwa pertemuan tahun ini difokuskan pada penyelarasan sistem pendidikan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Ia menyatakan pendidikan kedokteran memiliki karakteristik unik karena berada dalam irisan kewenangan beberapa instansi.

“Proses pendidikan berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, sedangkan lulusan dokter menjadi bagian dari kebutuhan dan kebijakan Kementerian Kesehatan. Yang perlu diperkuat bukan saja sistem pendidikannya, tetapi juga sinkronisasi regulasi agar proses pendidikan dan kebutuhan kesehatan dapat berjalan selaras,” ujarnya, Senin (22/6).

Selain penyelarasan regulasi, forum juga membahas pemerataan distribusi dokter, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui skema pembiayaan pendidikan bagi putra daerah yang nantinya kembali mengabdi di wilayah asal menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Sementara itu, Ketua AFKNI sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Haerani Rasyid, menegaskan bahwa transformasi pendidikan kedokteran menjadi kebutuhan mendesak. Ia menekankan bahwa penyesuaian terhadap perubahan kebijakan tidak boleh mengurangi kualitas lulusan yang dihasilkan.

“Tujuan utama kita tetap sama, yaitu melahirkan dokter-dokter yang cerdas, kompeten, dan profesional. Namun dengan adanya regulasi baru, institusi pendidikan harus siap melakukan berbagai transformasi agar mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan di masa depan,” jelasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Setiawan, dalam pemaparannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak sebagai pondasi perubahan sistem pendidikan. Ia juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan dan layanan kesehatan.

Menurutnya, teknologi harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti peran utama dokter. Nilai kemanusiaan tetap menjadi inti profesi yang tidak dapat digantikan oleh kemajuan teknologi apa pun.

“AI adalah alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun pendidikan kedokteran tetap harus berlandaskan nilai humanistik, karena yang dihadapi dokter adalah manusia. Hubungan baik antara dokter dan pasien tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi,” pungkasnya. (ahm)