Kedua, menjaga independensi, transparansi, dan integritas lembaga negara guna memelihara kepercayaan publik.
Poin ketiga meminta penghentian praktik yang menghambat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pelaku usaha lokal, disertai evaluasi dampak program pemerintah bagi pelaku ekonomi tingkat bawah. Keempat, dilakukan reformasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.
Kelima, kebijakan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Keenam, pengambilan keputusan harus selalu berlandaskan data, riset, dan kajian akademik yang andal.
“Kami ingin pemerintah tidak meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan saja tidak bisa memperbaiki masalah sistemik. Pemerintah harus tetap memegang teguh kajian akademik,” tegas Yeni.
Poin terakhir adalah memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan, serta menjamin ruang partisipasi publik yang aman dan bermakna.
Berbeda dengan aksi unjuk rasa umumnya, kali ini mahasiswa memilih menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk kontrol sosial.
“Diam bukan sebuah keberpihakan. Ketika kita diam, seolah-olah kita setuju dengan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini terasa carut-marut,” tuturnya.
Kegiatan ini melibatkan mahasiswa lintas fakultas Unair, BEM FEB Universitas Negeri Surabaya, serta unsur masyarakat sipil. Meski belum merencanakan aksi lanjutan dalam waktu dekat, pihaknya membuka kemungkinan untuk melakukan konsolidasi kembali jika situasi dianggap semakin mendesak.
Pernyataan ini menjadi perhatian karena disampaikan oleh kalangan akademisi yang secara khusus menyoroti arah kebijakan fiskal, iklim investasi, demokrasi ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan di tengah dinamika ekonomi nasional. (ahm)
