Prabowo Rombak Total Pimpinan BGN, Gandeng Eks Deputi BPKP dan Jenderal Kopassus Dampingi Nanik S Deyang

METROTODAY, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas demi mengamankan keberlangsungan program prioritas nasional.

Melalui keputusan mengejutkan, Kepala Negara merombak total struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Terhitung sejak Selasa, 2 Juni 2026, Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN.

Posisi puncak lembaga strategis ini kini diserahkan kepada Nanik Sudaryati Deyang (Nanik S. Deyang), jurnalis senior yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengumumkan langsung perombakan (perombakan pengurus) ini dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6) malam.

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Perubahan ini tidak hanya menyasar posisi kepala BGN, tapi juga menyapu bersih seluruh lini wakil kepala BGN. Selain Nanik S. Deyang yang diangkat menggantikan Dadan Hindayana sebagai kepala BGN, dua wakilnya juga diganti.

Yakni Agustina Arumsari menggantikan Lodewijk Pusung dan Mayor Jenderal TNI Trenggono menggantikan Sony Sonjaya.

Atas pergantian ini, pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya atas kerja keras mereka dalam membangun fondasi awal pembentukan BGN sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu.

Pencopotan Dadan Hindayana terbilang dramatis. Sebab, pada Selasa pagi sebelum pengumuman malam harinya, Dadan masih mendampingi Presiden Prabowo meninjau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palmerah dan SMPN 111 Jakarta.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi ketat terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi dari masukan masyarakat, kementerian terkait, hingga penerima manfaat, ditemukan sejumlah catatan kedisiplinan yang fatal.