Surabaya Jadi Sorotan DPD RI: Pertumbuhan Industri Unggul, Revisi UU Perindustrian Menanti

METROTODAY, SURABAYA – Pemkot Surabaya menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Balai Kota Surabaya, Senin (24/11).

Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu, menyambut rombongan Komite IV DPD RI mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dalam sambutannya, Yayuk, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. “Terima kasih kepada Ketua Komite IV DPD RI beserta jajaran yang telah hadir di Surabaya dalam rangka pengawasan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” ujarnya.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengungkapkan alasan Surabaya menjadi lokasi pengawasan UU Perindustrian. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 5,24 persen pada triwulan II 2025, melampaui rata-rata nasional.

“Komite IV penasaran dengan pertumbuhan Kota Surabaya yang di atas rata-rata nasional, bagaimana kota ini bisa seperti itu,” kata Nawardi.

Nawardi menambahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi perkotaan dan sektor industri di Surabaya.

Menurutnya, Komite IV masih menemukan sejumlah isu nasional yang perlu diperdalam, seperti ketimpangan sebaran investasi industri, keterbatasan infrastruktur industri dan logistik daerah, implementasi digitalisasi industri dan UKM yang belum merata, serta keterbatasan SDM industri di daerah.

“Kami berharap dari pertemuan ini kita membawa oleh-oleh dari Surabaya. Karena rencananya Komite IV akan mengajukan revisi Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 ini, untuk tahun 2026 kita akan mengajukan ini dan sudah masuk pada Prolegnas Prioritas Nasional 2024,” tuturnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya, Lasidi, dan Ketua Kadin Surabaya, Muhammad Ali Affandi. Paparan tersebut membahas regulasi dan perkembangan investasi kota, serta kondisi industri di Surabaya dan Jawa Timur. (ahm)