METROTODAY, SIDOARJO – Ada yang baru di samping kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo. Sebuah ruang disediakan khusus untuk memperkuat fungsi Bawaslu. Ruang itu diberi nama Pojok Pengawasan.
Pojok Pengawasan diresmikan Bupati Sidoarjo H. Subandi, Kamis (19/11/2026). Peresmian dibarengi dengan launching podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo.
Kehadiran Pojok Pengawasan bakal memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Sebab, fasilitas itu akan menjadi ruang diskusi dan konsultasi partisipasi pengawasan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu. Juga, menjadi pusat edukasi, kajian, dan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
”Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” tutur Subandi.
Ia mengapresiasi kehadiran Pojok Pengawasan. Menurutnya, tempat tersebut akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu.

Begitu pula dengan program podcast Warung Demokrasi milik Bawaslu Sidoarjo. Program tersebut akan memperkuat literasi demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif masyarakat melalui obrolan santai dan membumi.
”Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” kata Subandi.
Bupati Subandi sempat menjajal podcast bersama Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha. Bahasannya tentang penguatan demokrasi inklusif. Termasuk bagaimana kepala daerah menjaga keberlangsungan kebijakan inklusif dan memastikan pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Agung menilai sejumlah kebijakan sudah mulai terakomodasi dalam regulasi. Namun, tantangan utamanya bukan sekadar menerbitkan aturan. Melainkan menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaannya setelah kebijakan ditetapkan.
”Ya hari ini memang di dalam beberapa policy-nya memang sudah ada. Tapi, yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sama komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan-aturan baru menyangkut kewajiban ketenagakerjaan, mempekerjakan disabilitas, dan seterusnya,” paparnya.
Dalam siniar itu Agung juga menyoroti dinamika pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda, seperti Gen Z dan Gen Alpha. Berdasarkan pengalaman kegiatan Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai sudah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional mereka.
Namun, menurut Agung, arus informasi di ruang digital membuat generasi muda kerap menerima potongan informasi yang belum utuh atau terpengaruh framing yang kurang tepat. Karena itu, pekerjaan rumah Bawaslu saat ini adalah mengarahkan rasa ingin tahu pelajar dan mahasiswa agar tersalurkan dalam koridor konstitusional yang benar.
Dia menyebut masalah dalam proses menuju pesta demokrasi 2029 setidaknya terdapat pada dua klaster: hasut dan suap.
”Hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan kita hadapi ke depan,” katanya.
Agung mengatakan bahwa Bawaslu Sidoarjo akan memperluas pendekatan kolaboratif. Ke depan, pihaknya akan menggandeng para pemangku kebijakan. Mulai kepala daerah, partai politik, hingga unsur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.
Dengan langkah itu, ia yakin penyebarluaskan informasi kepemiluan dan demokrasi dapat dilakukan bersama-sama. “Termasuk melalui ruang-ruang diskusi seperti podcast ini,” pungkasnya. (mt)


