Media dan Industri Sawit Harus Bangun Komunikasi Berbasis Data Lawan Pemberitaan Negatif

METROTODAY, SURABAYA – Usman Kansong, anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat yang juga mantan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo mengingatkan insan pers agar tetap skeptis-kritis, disiplin verifikasi, dan berimbang dalam memberitakan seputar komoditi kelapa sawit dan industrinya.

Hal itu disampaikan jurnalis senior dan praktisi komunikasi publik itu dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI, Rabu (18/11/2026), di Surabaya.

Menurut Usman, media harus lebih dulu menjadi ruang publik untuk berdialog dan bukan menyampaikan klaim sepihak.

Klaim yang menyudutkan industri sawit, seperti tuduhan sebagai penyebab kerusakan lingkungan, harus diverifikasi. Begitu pun siaran pers yang hanya memuji industri sawit.

“Mengkritik klaim satu pihak, tidak boleh berbalik menjadi klaim pihak lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemberitaan media wajib berimbang dengan meminta keterangan pihak yang diberitakan, serta segera meralat dan memberikan hak jawab bila keliru.

“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown berita,” tegasnya di depan peserta diskusi yang mayoritas wartawan.

Karena, ia menyebut takedown atau penghapusan berita yang dilakukan redaksi kerap dimanfaatkan untuk deal tertentu yang bersifat ekonomi.

Sikap berani mengkritik dan dikoreksi itu penting karena industri sawit kerap menjadi sasaran kampanye negatif.

Usman menyinggung tekanan Uni Eropa lewat regulasi RED II, fat tax, dan label “bebas minyak sawit”, yang menurutnya diperkuat persaingan antarminyak nabati seperti rapeseed dan kedelai.

Dalam situasi itu, media perlu memberi porsi yang adil dan berbasis data agar publik memperoleh gambaran utuh tentang industri sawit.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan era post-truth. Usman merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan bahwa media turut memperkuat persepsi negatif tentang sawit.

Ia mengakui masih ada berita dari sumber yang tidak bertanggung jawab tanpa konfirmasi kepada pihak industri.

Sebab di media daring, tekanan kecepatan membuat konfirmasi sering tertunda hingga citra negatif terlanjur terbentuk.

Karena itu, ia meminta media berhati-hati dalam membuat judul dan framing, sebab banyak pembaca yang kebanyakan hanya membaca judul tanpa menelaah isi.

 

Ia juga mendorong GAPKI menjalankan strategi komunikasi terpadu mulai dari konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.

Ia mengakui upaya ini tidak mudah dan terkendala anggaran, tetapi harus terus dilakukan karena sorotan terhadap industri sawit tidak berhenti.

Industri juga diminta memberi ruang dan waktu bagi media untuk memverifikasi, termasuk bersedia memberikan hak jawab. Bila ada pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik, industri diminta melapor ke Dewan Pers, bukan ke polisi.

Pelanggaran kode perilaku wartawan, seperti pemberitaan untuk mengancam atau memeras, seyogyanya dilaporkan ke organisasi pers. Dewan Kehormatan PWI, kata Usman, serius menegakkan kode perilaku wartawan.

KEUNGGULAN MINYAK SAWIT

Sementara itu, pembicara lain Dr. Nuzul Hijri Darlan, Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara memaparkan bahwa sawit masih menjadi sumber utama minyak nabati dengan menghasilkan 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun.

Produksi minyak ini jauh di atas rapeseed (0,6–0,8 ton), kedelai (0,4–0,6 ton), dan bunga matahari (0,4–0,5 ton).

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat ideal bagi tanaman sawit, mulai dari penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, hingga suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius. Selain itu, minyak sawit juga tidak mengandung kolesterol.

Dengan keunggulan tersebut, Nuzul menegaskan posisi strategis sawit bagi negara.

“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Dari sisi industri, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Dr. Bandung Sahari menempatkan keunggulan itu dalam konteks kebutuhan minyak nabati dunia.

Menurut dia, sawit memasok sekitar 35 persen minyak nabati dunia dari kurang dari 10 persen lahan tanaman minyak.

Namun, kebutuhan yang terus naik berhadapan dengan keterbatasan lahan. Bila produksi bertahan di level 2025, Indonesia diproyeksikan defisit sawit 27 juta ton pada 2050.

Tanpa ekspansi lahan, hasil minyak sawit mentah (CPO) harus naik dari 3,3 menjadi 5,0 ton per hektare per tahun.

Karena itu, kata Bandung, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan. Ia menyebut sekitar separuh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional, yakni 587 dari 1.211 sertifikat, berasal dari anggota GAPKI.

“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.

GAPKI, lanjutnya, terbuka berbagi data dan mengundang jurnalis melihat langsung praktik penanaman dan pemanenan sawit di kebun. (Jay/mt)

METROTODAY, SURABAYA – Usman Kansong, anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat yang juga mantan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo mengingatkan insan pers agar tetap skeptis-kritis, disiplin verifikasi, dan berimbang dalam memberitakan seputar komoditi kelapa sawit dan industrinya.

Hal itu disampaikan jurnalis senior dan praktisi komunikasi publik itu dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI, Rabu (18/11/2026), di Surabaya.

Menurut Usman, media harus lebih dulu menjadi ruang publik untuk berdialog dan bukan menyampaikan klaim sepihak.

Klaim yang menyudutkan industri sawit, seperti tuduhan sebagai penyebab kerusakan lingkungan, harus diverifikasi. Begitu pun siaran pers yang hanya memuji industri sawit.

“Mengkritik klaim satu pihak, tidak boleh berbalik menjadi klaim pihak lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemberitaan media wajib berimbang dengan meminta keterangan pihak yang diberitakan, serta segera meralat dan memberikan hak jawab bila keliru.

“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown berita,” tegasnya di depan peserta diskusi yang mayoritas wartawan.

Karena, ia menyebut takedown atau penghapusan berita yang dilakukan redaksi kerap dimanfaatkan untuk deal tertentu yang bersifat ekonomi.

Sikap berani mengkritik dan dikoreksi itu penting karena industri sawit kerap menjadi sasaran kampanye negatif.

Usman menyinggung tekanan Uni Eropa lewat regulasi RED II, fat tax, dan label “bebas minyak sawit”, yang menurutnya diperkuat persaingan antarminyak nabati seperti rapeseed dan kedelai.

Dalam situasi itu, media perlu memberi porsi yang adil dan berbasis data agar publik memperoleh gambaran utuh tentang industri sawit.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan era post-truth. Usman merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan bahwa media turut memperkuat persepsi negatif tentang sawit.

Ia mengakui masih ada berita dari sumber yang tidak bertanggung jawab tanpa konfirmasi kepada pihak industri.

Sebab di media daring, tekanan kecepatan membuat konfirmasi sering tertunda hingga citra negatif terlanjur terbentuk.

Karena itu, ia meminta media berhati-hati dalam membuat judul dan framing, sebab banyak pembaca yang kebanyakan hanya membaca judul tanpa menelaah isi.

 

Ia juga mendorong GAPKI menjalankan strategi komunikasi terpadu mulai dari konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.

Ia mengakui upaya ini tidak mudah dan terkendala anggaran, tetapi harus terus dilakukan karena sorotan terhadap industri sawit tidak berhenti.

Industri juga diminta memberi ruang dan waktu bagi media untuk memverifikasi, termasuk bersedia memberikan hak jawab. Bila ada pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik, industri diminta melapor ke Dewan Pers, bukan ke polisi.

Pelanggaran kode perilaku wartawan, seperti pemberitaan untuk mengancam atau memeras, seyogyanya dilaporkan ke organisasi pers. Dewan Kehormatan PWI, kata Usman, serius menegakkan kode perilaku wartawan.

KEUNGGULAN MINYAK SAWIT

Sementara itu, pembicara lain Dr. Nuzul Hijri Darlan, Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara memaparkan bahwa sawit masih menjadi sumber utama minyak nabati dengan menghasilkan 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun.

Produksi minyak ini jauh di atas rapeseed (0,6–0,8 ton), kedelai (0,4–0,6 ton), dan bunga matahari (0,4–0,5 ton).

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat ideal bagi tanaman sawit, mulai dari penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, hingga suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius. Selain itu, minyak sawit juga tidak mengandung kolesterol.

Dengan keunggulan tersebut, Nuzul menegaskan posisi strategis sawit bagi negara.

“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Dari sisi industri, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Dr. Bandung Sahari menempatkan keunggulan itu dalam konteks kebutuhan minyak nabati dunia.

Menurut dia, sawit memasok sekitar 35 persen minyak nabati dunia dari kurang dari 10 persen lahan tanaman minyak.

Namun, kebutuhan yang terus naik berhadapan dengan keterbatasan lahan. Bila produksi bertahan di level 2025, Indonesia diproyeksikan defisit sawit 27 juta ton pada 2050.

Tanpa ekspansi lahan, hasil minyak sawit mentah (CPO) harus naik dari 3,3 menjadi 5,0 ton per hektare per tahun.

Karena itu, kata Bandung, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan. Ia menyebut sekitar separuh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional, yakni 587 dari 1.211 sertifikat, berasal dari anggota GAPKI.

“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.

GAPKI, lanjutnya, terbuka berbagi data dan mengundang jurnalis melihat langsung praktik penanaman dan pemanenan sawit di kebun. (Jay/mt)

Ikuti Kami Untuk mendapatkan Berita menarik MetroToday
Google News

Artikel Terkait

Pilihan Editor

Pilihan Editor

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait