Turunkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia, Dorong Afirmasi dan Jejaring Pendidikan Tinggi

METROTODAY, SURABAYA – Perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola dan pembelajaran, melainkan juga harus memastikan kehadirannya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah transformasi yang mencakup penguatan institusi, adaptasi perkembangan teknologi, kolaborasi lintas‑sektor, serta pemerataan akses pendidikan tinggi.

Kerangka transformasi ini kemudian dirumuskan dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak yang menjadi sintesis hasil Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) 2026.

Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T. Basaruddin, menjelaskan bahwa matriks ini terbagi menjadi empat klaster guna mengoptimalkan potensi besar perguruan tinggi di Indonesia.

“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi‑potensinya dipersatukan,” jelas Basaruddin, Minggu (15/11).

Klaster pertama menitikberatkan pada penguatan tata kelola, kepemimpinan, serta keberlanjutan institusi, termasuk penguatan otonomi dan akuntabilitas kampus, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan.

“Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan meliputi aspek output, outcome, dan impact secara transparan. Menerapkan sistem tata kelola yang menjamin terwujudnya Good University Governance serta otonomi perguruan tinggi. Harapannya adalah terciptanya perguruan tinggi yang sehat dan menjadi kekuatan moral,” ujar Basaruddin.

Selanjutnya, klaster kedua membahas transformasi pembelajaran, digitalisasi, dan kualitas lulusan. Basaruddin mendorong perguruan tinggi mengintegrasikan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab ke dalam pembelajaran dan asesmen, serta memperkuat kematangan digital, integrasi, keamanan data, pengawasan, dan pengelolaan AI sesuai kebijakan nasional.

“Perguruan tinggi juga harus memperkuat pengukuran kematangan digital, integrasi, dan keamanan data, serta memastikan implementasi, pengawasan, dan pengelolaan penggunaan AI yang sesuai kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi. Dampaknya, akan terwujud tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel,” sebut Basaruddin.

Pada klaster ketiga, fokus diberikan pada penguatan kemitraan serta Tridarma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat guna mempercepat hilirisasi inovasi sehingga hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara luas.

“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” kata Basaruddin.

Sementara klaster keempat menekankan akses, inklusi, serta jejaring pendidikan tinggi. Perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat layanan bagi kelompok rentan, memperluas kemitraan ke wilayah tertinggal‑terdepan‑terluar (3T), serta membangun kolaborasi antarkampus dan jejaring internasional termasuk diaspora.

“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” tegas Basaruddin.

Melalui empat klaster dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak, seluruh perguruan tinggi diajak untuk memperkuat tata kelola, mentransformasi pembelajaran, memperluas kolaborasi, sekaligus meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Implementasi keseluruhan langkah tersebut harus dilakukan secara bersama‑sama agar potensi perguruan tinggi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola dan pembelajaran, melainkan juga harus memastikan kehadirannya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah transformasi yang mencakup penguatan institusi, adaptasi perkembangan teknologi, kolaborasi lintas‑sektor, serta pemerataan akses pendidikan tinggi.

Kerangka transformasi ini kemudian dirumuskan dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak yang menjadi sintesis hasil Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) 2026.

Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T. Basaruddin, menjelaskan bahwa matriks ini terbagi menjadi empat klaster guna mengoptimalkan potensi besar perguruan tinggi di Indonesia.

“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi‑potensinya dipersatukan,” jelas Basaruddin, Minggu (15/11).

Klaster pertama menitikberatkan pada penguatan tata kelola, kepemimpinan, serta keberlanjutan institusi, termasuk penguatan otonomi dan akuntabilitas kampus, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan.

“Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan meliputi aspek output, outcome, dan impact secara transparan. Menerapkan sistem tata kelola yang menjamin terwujudnya Good University Governance serta otonomi perguruan tinggi. Harapannya adalah terciptanya perguruan tinggi yang sehat dan menjadi kekuatan moral,” ujar Basaruddin.

Selanjutnya, klaster kedua membahas transformasi pembelajaran, digitalisasi, dan kualitas lulusan. Basaruddin mendorong perguruan tinggi mengintegrasikan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab ke dalam pembelajaran dan asesmen, serta memperkuat kematangan digital, integrasi, keamanan data, pengawasan, dan pengelolaan AI sesuai kebijakan nasional.

“Perguruan tinggi juga harus memperkuat pengukuran kematangan digital, integrasi, dan keamanan data, serta memastikan implementasi, pengawasan, dan pengelolaan penggunaan AI yang sesuai kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi. Dampaknya, akan terwujud tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel,” sebut Basaruddin.

Pada klaster ketiga, fokus diberikan pada penguatan kemitraan serta Tridarma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat guna mempercepat hilirisasi inovasi sehingga hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara luas.

“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” kata Basaruddin.

Sementara klaster keempat menekankan akses, inklusi, serta jejaring pendidikan tinggi. Perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat layanan bagi kelompok rentan, memperluas kemitraan ke wilayah tertinggal‑terdepan‑terluar (3T), serta membangun kolaborasi antarkampus dan jejaring internasional termasuk diaspora.

“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” tegas Basaruddin.

Melalui empat klaster dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak, seluruh perguruan tinggi diajak untuk memperkuat tata kelola, mentransformasi pembelajaran, memperluas kolaborasi, sekaligus meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Implementasi keseluruhan langkah tersebut harus dilakukan secara bersama‑sama agar potensi perguruan tinggi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional. (ahm)

Ikuti Kami Untuk mendapatkan Berita menarik MetroToday
Google News

Artikel Terkait

Pilihan Editor

Pilihan Editor

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait