METROTODAY, SIDOARJO – Pengembangan kawasan wisata mangrove di Kabupaten Sidoarjo mulai memasuki tahap pematangan infrastruktur pendukung. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini fokus menyiapkan akses jalan utama menuju kawasan pesisir timur yang menjadi lokasi awal pengembangan destinasi ekowisata tersebut.
Jalan sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar mencapai 25 meter direncanakan menjadi akses utama menuju kawasan wisata mangrove di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati. Peningkatan infrastruktur jalan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses sekaligus mendukung pengembangan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata baru di Sidoarjo.
Persiapan pembangunan akses jalan tersebut saat ini terus dimatangkan, terutama terkait kebutuhan lahan. Sebagian bidang tanah yang akan digunakan merupakan aset milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang pengelolaannya berada di bawah Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya.
Untuk membahas hal tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan koordinasi langsung dengan Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026). Rombongan dipimpin Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo M. Bachruni Aryawan. Turut mendampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Sidoarjo M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo Muhammad Yunan Khoiron.
Kedatangan rombongan Pemkab Sidoarjo diterima Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
Koordinasi tersebut difokuskan pada rencana pemanfaatan sebagian lahan yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan. Lahan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembangunan akses jalan yang akan menghubungkan kawasan permukiman dengan lokasi pengembangan wisata mangrove.
Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menjelaskan, penyiapan akses jalan menjadi salah satu pekerjaan penting dalam mendukung rencana pengembangan wisata mangrove. Infrastruktur yang memadai diperlukan agar kawasan pesisir yang selama ini belum banyak tersentuh pengembangan wisata dapat lebih mudah dijangkau.
Berdasarkan perencanaan sementara, kebutuhan lahan milik TNI AL untuk pembangunan akses jalan tersebut diperkirakan mencapai 4.505 meter persegi.
“Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar 4.505 meter persegi,” kata Bachruni seusai pertemuan dengan jajaran Kodaeral V Surabaya.
Ia menyampaikan, terdapat tiga alternatif mekanisme yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset tersebut. Ketiganya adalah tukar guling, hibah, dan pinjam pakai.
Setiap alternatif memiliki konsekuensi administrasi dan ketentuan yang berbeda. Karena itu, Pemkab Sidoarjo masih akan menyesuaikan mekanisme yang paling memungkinkan dengan ketentuan pengelolaan aset negara.
Bachruni menegaskan, proses pemanfaatan lahan tidak cukup hanya mendapatkan persetujuan dari Kodaeral V Surabaya. Pengajuan tersebut harus melalui tahapan kajian dan persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi, yakni Mabes TNI AL dan Mabes TNI.
“Permohonan Pemkab Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” jelasnya.
Ia memaparkan, apabila mekanisme tukar guling yang dipilih, Pemkab Sidoarjo harus menyiapkan lahan pengganti dengan nilai minimal sepadan dengan aset yang akan dimanfaatkan. Dengan demikian, terdapat penggantian aset yang nilainya setara sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara melalui mekanisme hibah, kepemilikan lahan dapat dialihkan dari TNI AL kepada pemerintah daerah tanpa kompensasi pembayaran. Namun, proses tersebut tetap harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari pihak berwenang.
Alternatif lainnya adalah pinjam pakai. Melalui skema ini, Pemkab Sidoarjo dapat memanfaatkan lahan tanpa biaya untuk jangka waktu maksimal lima tahun. Masa pemanfaatan tersebut dimungkinkan diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau menggunakan opsi pinjam pakai, penyerahan penggunaan lahan dari TNI kepada Pemkab Sidoarjo dapat dilakukan secara gratis dengan jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V Surabaya akan segera menjadwalkan survei lapangan. Survei diperlukan untuk mencocokkan perencanaan dengan kondisi riil di lokasi, termasuk memastikan luas bidang tanah dan kebutuhan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan.
Hasil survei tersebut nantinya menjadi dasar dalam melengkapi proses pengajuan pemanfaatan aset. Pemkab Sidoarjo berharap tahapan koordinasi, kajian teknis, hingga persetujuan administrasi dapat berjalan lancar sehingga persiapan pembangunan infrastruktur bisa segera dilanjutkan.
Pengembangan wisata mangrove sendiri tidak hanya difokuskan pada kawasan pesisir timur di Kecamatan Sedati. Dalam rencana jangka panjang, kawasan ekowisata tersebut akan diperluas hingga wilayah pesisir selatan Kabupaten Sidoarjo, termasuk Kecamatan Jabon.
Pengembangan secara bertahap ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi kawasan pesisir sekaligus menghadirkan alternatif destinasi wisata berbasis lingkungan. Keberadaan wisata mangrove juga diharapkan mampu memperkuat daya tarik pariwisata daerah dan membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
Bachruni berharap rencana tersebut dapat segera memasuki tahapan berikutnya setelah kebutuhan lahan dan mekanisme pemanfaatannya mendapatkan kejelasan.
“Secepatnya kita akan melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan kebutuhan lahan pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,” pungkasnya. (zi)
