METROTODAY, SURABAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp 12.908.704.331.271,00.
Berdasarkan strukturnya, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 12,6 triliun, dengan alokasi terbesar pada belanja operasi sebesar Rp 9,8 triliun. Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp 2,7 triliun, dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 47,6 miliar.
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 11,1 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 8,4 triliun, kemudian pendapatan transfer sebesar Rp 2,6 triliun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1,7 triliun, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2026 sebesar Rp 395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp 1,3 triliun.
Pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp 253 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp 1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan Rp 0.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menjelaskan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan sedikit dibanding tahun sebelumnya akibat kondisi ekonomi saat ini. Namun angka tersebut hanyalah target awal.
“Kita mengalami penurunan sedikit karena potensi dan situasi kondisi saat ini. Tapi itu hanya target. Memungkinkan nanti dalam pengawalan pelaksanaan APBD ini bisa lebih dari itu. Membangun kota ini tidak hanya sekadar pemerintah kota maupun DPRD, tapi sumbangsih masyarakat itulah yang paling utama,” katanya, Rabu (11/11).
Syaifuddin menegaskan bahwa infrastruktur menjadi prioritas utama dalam APBD 2027, diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
“Utamanya PR yang kemarin, infrastruktur itu utamanya, dan pendidikan terus kita kiatkan baik prasarana maupun edukasi kelompok masyarakat untuk meningkatkan SDM dan keterampilan.
Tujuannya, APBD ini tidak hanya membangun bangunan fisik, tetapi juga membangun kekuatan mental dan kemandirian masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat.
Melalui penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD, pemkot berupaya memperluas cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tuturnya.
Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tak hanya itu, penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperkuat melalui APBD 2027.
Eri berharap penanganan berbagai titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang.
“Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” pungkasnya. (ahm)
