METROTODAY, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan resmi mengenai aspek hukum dan prosedur ketatanegaraan terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin mengundurkan diri di tengah pemerintahan.
Menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril memaparkan mekanisme normatif pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi pengunduran diri.
“Sesuai ketentuan Konstitusi (Pasal 8 UUD 1945), apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, baik karena berhenti, diberhentikan, atau mengundurkan diri, maka proses pengisiannya mengikuti beberapa tahapan,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).
Tahapan itu adalah Wakil Presiden yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat resmi secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kemudian, MPR memberitahukan kekosongan posisi tersebut kepada Presiden dan meminta pengusulan nama pengganti.
Selanjutnya, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden baru beserta berkas persyaratan pencalonan kepada MPR.
MPR kemudian menggelar Sidang Paripurna untuk memilih salah satu dari dua nama calon tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.
Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kekosongan jabatan secara de jure maupun de facto. Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan tetap menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagaimana mestinya.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” tegas Yusril.
Terkait putusan Mahkamah Agung mengenai keabsahan surat keterangan pendidikan SMA serta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status penyetaraan ijazah luar negeri, Yusril menjelaskan bahwa putusan lembaga peradilan tersebut tidak serta-merta menggugurkan status kepemimpinan wakil presiden secara otomatis.
Menurut dia, meski status wakil presiden belum gugur otomatis, namun pertimbangan hukum dalam putusan MA memuat substansi serius yang menyangkut prinsip-prinsip demokrasi.
Dari kacamata tata hukum, situasi ini membuka dua opsi mekanisme konstitusional, yaitu pengunduran diri secara sukarela atas inisiatif pejabat yang bersangkutan, dan proses pemberhentian (impeachment) melalui proses politik dan hukum formal yang ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR dan MPR.
Yusril mengonfirmasi telah menyampaikan analisis hukum dan implikasi ketatanegaraan terkait putusan MA dan MK ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Publik diimbau untuk menunggu perkembangan politik dan hukum selanjutnya tanpa berspekulasi mendahului proses formal yang berlaku. (mt)
