METROTODAY, SURABAYA – Pembangunan pusat data atau data center untuk kecerdasan buatan (AI) di Indonesia berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan air dan energi.
Oleh karena itu, pakar lingkungan dari ITS, Prof. Joni Hermana, menekankan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dari ekspansi sejak tahap perencanaan.
Joni menjelaskan bahwa data center pendukung AI harus beroperasi 24 jam non‑stop untuk menjaga kelangsungan layanan, sehingga memerlukan pasokan listrik stabil dan pasokan air untuk mendinginkan perangkat agar tetap berkinerja optimal.
“Artinya, untuk menyokong infrastruktur tersebut, pasokan air maupun listrik tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Sebagai Guru Besar Departeme Teknik Lingkungan ITS, ia menyampaikan kebutuhan air harus dicermati secara serius karena bukan hanya data center yang bergantung pada sumber daya itu; kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian juga berada dalam satu rantai pasokan yang sama.
Penambahan konsumsi air untuk operasional pusat data berpotensi memperbesar beban terhadap ketersediaan air yang ada.
Ia juga menegaskan bahwa penilaian kebutuhan air tidak cukup mengandalkan rata‑rata tahunan, melainkan perlu memperhitungkan penurunan ketersediaan pada musim kemarau saat kebutuhan masyarakat juga meningkat.
“Adapun rasio kebutuhan terhadap ketersediaan air di Pulau Jawa telah mendekati 0,4 yang menandakan kondisi rawan krisis air,” ungkapnya.
Alumnus doktoral University of Newcastle, Inggris dan Rektor ITS periode 2015‑2019 itu menambahkan bahwa ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air bisa berdampak langsung kepada masyarakat.
Kapasitas air yang tercatat secara nominal belum tentu seluruhnya bisa digunakan, terutama saat terjadi penurunan pasokan di musim kemarau.
Selain tekanan pada sumber daya air, ekspansi data center AI juga berpotensi menaikkan emisi karbon karena tingginya konsumsi listrik. Perhitungan dampak lingkungan harus mencakup emisi langsung maupun tidak langsung.
“Termasuk emisi dari pembangkitan listrik yang memasok fasilitas tersebut serta aktivitas pendukung operasionalnya,” imbuhnya.
Joni Hermana menekankan perlu kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak sebelum pembangunan pusat data dilanjutkan. Pertimbangan ekonomi harus diseimbangkan dengan kemampuan sumber daya menopang operasi fasilitas tersebut.
“Jangan sampai kita tersandera oleh kebijakan sendiri hingga mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ahm)
