Pemkot Surabaya mengimbau seluruh warga segera melaporkan domisili tempat tinggal yang sebenarnya jika berbeda dengan alamat di Kartu Keluarga (KK). Langkah ini penting agar penyaluran bantuan sosial, pelayanan publik,
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak Kota Surabaya yang disahkan 30 Maret lalu menuai pro dan kontra. Poin paling disorot adalah kewajiban pemilik kos atau kontrakan memberi izin penggunaan
Pemkot Surabaya hingga saat ini masih menonaktifkan sementara akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi 147.545 Kartu Keluarga (KK). Warga yang terdampak ini tidak ditemukan keberadaannya saat survei Data Tunggal
Pemkot Surabaya tengah mempercepat penyelesaian pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan target menuntaskan 181.867 Kartu Keluarga (KK) pada akhir Maret 2026. Salah satu tantangan terbesar
