“Yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, bahwasanya saya harus melaksanakan tugas-tugas daripada kedewanan. Itu semua kita laksanakan dengan baik,” ujar Anas.
Meski menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, Anas memberikan catatan khusus pada penguatan fungsi pengawasan. Baginya, pengawasan adalah garda terdepan untuk memastikan kebijakan pemerintah kota tetap berada pada koridor hukum.
Ia menggarisbawahi bahwa pengawasan yang efektif tidak boleh hanya dilakukan di balik meja rapat, melainkan harus terjun langsung menemui masyarakat.
“Pengawasan ini penting, supaya pelaksanaan kebijakan di OPD itu benar-benar sesuai regulasi dan tidak menyimpang. Pengawasan itu tidak hanya di atas kertas, tapi juga harus turun ke lapangan, melihat langsung pelaksanaan program, mendengar masyarakat, dan memastikan semuanya berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Selain pengawasan, Anas memaparkan pentingnya sinergi antara fungsi legislasi dan penganggaran (budgeting), legislasi dengan Memastikan Raperda terkait tata kelola pemerintahan dan perizinan memiliki kualitas matang agar tidak menimbulkan masalah di masa depan dan penganggaran yang menjamin alokasi APBD pada OPD mitra tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dijadwalkan akan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji…
Karya desainer asal Surabaya, Veni Rosita, sukses mencuri perhatian di ajang Indonesia Fashion and Cultural…
Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam…
Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber, merupakan hak asasi manusia yang lindungi…
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif bersama istri berangkat melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Keduanya tergabung…
Kesiapan Kota Surabaya menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 ditunjukkan dengan gelaran Piala…
This website uses cookies.