“Misal butuh 5, dikalikan koefisien jadi butuh sekitar 6 atau 7. Tidak boleh ada yang sisa atau terbuka, harus dihitung per RW, dijumlahkan semuanya,” tegasnya.
Eri membagi tugas dalam pengawasan ini. Untuk tingkat kecamatan dan kelurahan, cukup fokus menghitung jumlah kebutuhan tongbin. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta melakukan pemantauan lebih detail hingga ke operasional armada.
“Kalau teman-teman DLH, saya minta hitung sampai plat nomor mobil, shift berapa ke TPS mana. Karena saya harus tahu di monitor, mobil ini ke mana saja,” imbuhnya.
Pemantauan dilakukan secara real time menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS). Dengan sistem ini, waktu tempuh dan efektivitas kerja truk sampah dari TPS menuju TPA dapat terpantau dengan akurat.
“Dengan GPS saya bisa tahu berapa jam dia dari TPA balik ke TPS. Ini agar pengelolaan sampah di Kota Pahlawan makin tertib dan terukur,” pungkasnya. (ahm)
“Misal butuh 5, dikalikan koefisien jadi butuh sekitar 6 atau 7. Tidak boleh ada yang sisa atau terbuka, harus dihitung per RW, dijumlahkan semuanya,” tegasnya.
Eri membagi tugas dalam pengawasan ini. Untuk tingkat kecamatan dan kelurahan, cukup fokus menghitung jumlah kebutuhan tongbin. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta melakukan pemantauan lebih detail hingga ke operasional armada.
“Kalau teman-teman DLH, saya minta hitung sampai plat nomor mobil, shift berapa ke TPS mana. Karena saya harus tahu di monitor, mobil ini ke mana saja,” imbuhnya.
Pemantauan dilakukan secara real time menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS). Dengan sistem ini, waktu tempuh dan efektivitas kerja truk sampah dari TPS menuju TPA dapat terpantau dengan akurat.
“Dengan GPS saya bisa tahu berapa jam dia dari TPA balik ke TPS. Ini agar pengelolaan sampah di Kota Pahlawan makin tertib dan terukur,” pungkasnya. (ahm)
