Layanan Kesehatan UHC Terjamin, Warga Surabaya yang Mampu Diminta Bayar BPJS Mandiri

METROTODAY, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa warga Surabaya terjamin layanan kesehatannya melalui Universal Health Coverage (UHC). Bagi warga yang menjadi peserta BPJS PBI non-aktif tidak perlu khawatir, karena Pemerintah Kota Surabaya akan mengaktifkannya kembali.

Meski demikian, Wali Kota mengajak warga Surabaya yang berada pada desil 8 hingga desil 10 (kaya secara finansial) untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.

“Saya minta tolong warga yang masuk ke dalam desil 8 sampai desil 10, untuk mau gotong royong bayar iuran BPJS secara mandiri. Hal ini dikarenakan agar Pemerintah Kota Surabaya bisa fokus menangani warga tidak mampu,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (16/2).

Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya mengharapkan kesadaran bagi warga yang mampu secara finansial untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan dengan mandiri. “Mari kita gotong-royong bersama. Yang tidak mampu dipegang pemerintah, tapi yang mampu saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya akan melakukan konfirmasi ulang data warga yang masuk dalam kategori keluarga miskin, pra-sejahtera, dan sejahtera saat pelaksanaan Kampung Pancasila. Nantinya, warga yang termasuk kategori sejahtera diharapkan bisa membayar iuran jaminan kesehatan secara mandiri.

“Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (BPJS-nya),” jelasnya.

Selain itu, Wali Kota juga mengimbau perusahaan di Surabaya untuk melaksanakan kewajiban memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Dengan demikian, seluruh warga Surabaya baik tidak mampu, pra-sejahtera, maupun pekerja akan mendapatkan jaminan kesehatan secara penuh tanpa ada yang tertinggal.

Hal ini selaras dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang juga meminta orang-orang kaya untuk membayar iuran BPJS secara mandiri, agar anggaran pemerintah bisa difokuskan bagi keluarga tidak mampu. Menurut Budi, iuran sebesar Rp 42.000 per bulan seharusnya mampu dibayarkan secara mandiri oleh kelompok tersebut. (ahm)