Update Gempa NTT: 53 Orang Meninggal, Pemprov NTT Tetapkan 14 Hari Tanggap Darurat

METROTODAY, JAKARTA — Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) pagi mencapai 53 orang.

Hingga Minggu (16/8/2026) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan belum menerima laporan adanya warga yang hilang.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, laporan orang hilang biasanya menjadi dasar bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk menyusun daftar pencarian orang (DPO). Data tersebut umumnya berasal dari laporan keluarga atau kerabat korban.

“Untuk data korban hilang tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya, biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara maupun kerabat atau orang keluarga,” ujar Abdul dalam konferensi pers yang diikuti secara daring, Minggu (16/8/2026).

Dari tujuh kabupaten/kota yang terdampak gempa, BNPB dan Basarnas hingga kini belum memiliki daftar pencarian orang.

Meski demikian, Basarnas tetap menyiagakan personel di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan kebutuhan pencarian dan pertolongan.

Personel disiagakan di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, serta wilayah lain yang terdampak gempa.

“Basarnas terus menyiagakan personel di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan secara umum di tujuh kabupaten kota terdampak menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respons cepat bisa segera dilakukan,” kata Abdul.

Berdasarkan pemutakhiran data BNPB hingga Minggu sore, total korban meninggal dunia mencapai 53 orang.
Korban tersebar di enam wilayah, yakni di Manggarai Barat (1 orang), Manggarai Timur (20), Manggarai (25), Nagekeo (1), Sikka (4), dan Ende (2).

Selain korban meninggal, sebanyak 105 orang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Rinciannya, di Sikka tercatat ada 12 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit. Di Manggarai terdapat 17 orang luka berat dan 20 orang luka ringan. Sementara di Manggarai Timur terdapat 21 orang luka berat dan 59 orang luka ringan. Adapun di Manggarai Barat terdapat enam orang luka berat.

Abdul menegaskan data korban masih dapat berubah seiring proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan petugas di lapangan.

Di tengah proses evakuasi dan penanganan korban, tim Basarnas bersama unsur terkait berhasil membuka akses jalan di wilayah Reo, Kabupaten Manggarai, yang sebelumnya terputus akibat tertimbun material longsor.

Deputi Operasi Basarnas Edy Prakoso mengatakan pengerahan personel dan alat utama (alut) SAR dilakukan secara masif sejak pukul 06.00 WITA.

Operasi pencarian dan pertolongan difokuskan di sejumlah wilayah, termasuk Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, dan kawasan Reo, Manggarai.

“Akses darat di wilayah Reo yang sebelumnya terputus akibat longsor kini sudah berhasil dibuka oleh tim,” ujar Edy melalui keterangan tertulis, Minggu (16/8).

Terbukanya akses tersebut memungkinkan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, relawan, pemerintah daerah, serta unsur SAR lainnya melakukan penyisiran dan evakuasi ke wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Selain mempercepat proses pencarian dan pertolongan, pembukaan jalur darat juga dinilai penting untuk memperlancar distribusi bantuan medis serta menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan darurat di kawasan pelosok.

Sementara itu, Kantor SAR Maumere melaporkan hasil pendataan dan verifikasi sementara hingga pukul 08.30 WITA menunjukkan terdapat 112 orang terdampak gempa.

Dari jumlah tersebut, 48 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 64 orang mengalami luka berat maupun luka ringan.

“Jumlah korban tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berkembang seiring proses penyisiran yang terus berlangsung di lapangan bersama BPBD dan potensi SAR setempat,” ujar Edy.

Perbedaan angka antara laporan Kantor SAR Maumere dan data pemutakhiran BNPB pada Minggu sore terjadi karena proses pendataan dan verifikasi masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak.

Masyarakat pun diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengikuti perkembangan melalui sumber resmi.

“Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperoleh informasi dari sumber resmi dan berwenang,” tandas Edy.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari. Status tersebut berlaku mulai 15 Agustus 2026.

Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026). Gempa dilaporkan memiliki kedalaman 15 kilometer dengan pusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Gempa tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka-luka serta menimbulkan kerusakan pada permukiman, infrastruktur, dan fasilitas umum. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga ikut terganggu.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan status tanggap darurat diperlukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak.

“Penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antarpihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia,” kata Melki di Kupang, Minggu (16/8).

Melalui status tersebut, Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, TNI-Polri, lembaga terkait, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat penanganan bencana secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.

“Keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini,” tegasnya.

Dengan masih berlangsungnya proses pencarian, pendataan, evakuasi, dan distribusi bantuan, pemerintah mengingatkan bahwa data korban dan dampak kerusakan masih bersifat dinamis.

Tim gabungan juga terus bergerak untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera terpenuhi. (mt)