Pemkot Surabaya Ajukan P-APBD 2025 Rp12,354 Triliun, Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

METROTODAY, SURABAYA – Pemkot Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 sebesar Rp12,354 triliun.

Dokumen nota keuangan P-APBD tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/8).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyerahkan langsung dokumen nota keuangan P-APBD yang juga mencakup Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD 2025 kepada pimpinan DPRD Surabaya.

Eri Cahyadi menjelaskan bahwa P-APBD 2025 diperlukan karena adanya penurunan belanja opsen pajak sekitar Rp600 miliar, termasuk bagi hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Karena seperti kita tahu, belanja opsen kita turunnya sekitar Rp600 miliar. Jadi itu belanja opsen yang dari kita seperti pembagian PKB dan lain-lain, turunnya Rp600 miliar,” ujarnya.

Meskipun terjadi penurunan, Eri Cahyadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di tahun 2025 tidak boleh terhenti. Pemkot Surabaya bersama DPRD sepakat mengajukan pembiayaan alternatif kepada Bank Jatim sebesar Rp452 miliar.

“Alhamdulillah dengan pembiayaan itu, maka infrastruktur tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Karena infrastruktur ini adalah penggerak dari ekonomi,” katanya.

Dalam P-APBD 2025, porsi belanja fungsi infrastruktur tetap sekitar 47,74 persen, setara dengan tahun sebelumnya. Anggaran juga dialokasikan untuk fungsi kesehatan 20,35 persen dan fungsi pendidikan 20,91 persen.

“Kalau kesehatan tidak ada mandatory spending, tapi kita memberikan untuk seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang bersifat sosial itu tidak bisa kita hentikan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pembiayaan alternatif bukan hanya untuk menutup kekurangan pembiayaan fungsi infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan meski pendapatan opsen pajak menurun.

“Ketika belanja opsen berkurang, maka otomatis tidak ada pekerjaan. Berarti otomatis kita harus berani melakukan pelaksanaan pekerjaan tapi tidak mengganggu APBD,” tegasnya.

Ia memastikan pembiayaan tersebut akan dilunasi sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2030. “Saya pastikan bahwa pembiayaan itu harus selesai di tahun 2029, sebelum saya berakhir di tahun 2030,” ujarnya.

Menurut Eri, penurunan opsen pajak membuat APBD 2025 hanya tersisa Rp11 triliun lebih.

Dari jumlah tersebut, belanja yang bisa digunakan hanya sekitar Rp1,75 triliun karena sebagian besar terserap untuk mandatory spending maupun fungsi kesehatan dan pendidikan.

“Belanja kita dari Rp12 triliun, yang bisa kita lakukan cuma Rp1,75 triliun,” paparnya.

Beban belanja pegawai Pemkot Surabaya juga meningkat akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Yang awalnya kita Rp3 triliun, tambahannya buat PPPK saja Rp3,4 triliun,” katanya.

Namun, Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat tidak akan mengurangi program pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan warga.

“Tidak ada langkah surut bagi kita untuk tidak menjalankan APBD, bagaimana kesejahteraan warga itu terwujud dengan infrastruktur agar pergerakan ekonominya meningkat,” jelasnya.

Terkait progres proyek yang dibiayai melalui pembiayaan alternatif, Eri Cahyadi memastikan sebagian besar sudah berjalan, termasuk pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU). “Pembiayaan di 2025 fisiknya harus selesai di tahun 2025,” katanya.

Dengan sisa waktu empat bulan menuju akhir tahun 2025, Eri Cahyadi menyatakan bahwa sebagian besar pekerjaan infrastruktur telah berjalan. Seperti pemasangan PJU, pembangunan saluran diversi Gunungsari, hingga peningkatan Jalan Wiyung.

“Itu sudah kita lakukan semuanya, tinggal pembayaran dan pelaksanaan di beberapa fisik. Tapi yang pasti, semua APBD yang pembiayaannya di tahun 2025, maka fisiknya selesai di tahun 2025,” pungkasnya. (ahm)