METROTODAY, SIDOARJO – Harmonisasi, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Hubungan yang solid antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, serta seluruh perangkat pemerintahan akan menentukan kualitas pelayanan publik sekaligus kelancaran pembangunan di tingkat wilayah.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, sekretaris kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong.
Dalam arahannya, Subandi menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kepala desa atau lurah sebagai pimpinan, tetapi juga ditopang oleh kekompakan seluruh perangkat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
”Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” tegasnya.
Subandi mengapresiasi semangat para peserta yang tetap mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur meskipun dilaksanakan pada hari libur. Menurutnya, kesediaan meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintahan desa harus memahami dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pemahaman terhadap regulasi tersebut penting agar tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan, profesional, transparan, dan akuntabel.
Pengalaman Subandi yang pernah menjabat sebagai kepala desa menjadi salah satu bekal dalam memberikan arahan kepada para peserta. Ia memahami bahwa persoalan harmonisasi antara kepala desa dan perangkat dapat berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala desa dan lurah membangun komunikasi yang baik dengan perangkatnya. Camat dan sekretaris kecamatan juga diminta aktif melakukan pembinaan serta pengawasan agar koordinasi pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan berjalan optimal.
”Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” ujarnya.
Selain persoalan harmonisasi, Subandi juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan desa yang terarah dan terukur. Menurutnya, setiap program harus disusun melalui tahapan perencanaan yang matang, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kepala desa diminta memiliki peta jalan atau roadmap pembangunan yang jelas sehingga setiap kegiatan memiliki target, tahapan, dan prioritas yang terukur. Dengan perencanaan yang baik, penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Subandi juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus memperkuat pembangunan desa melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
”Insya Allah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Tidak hanya melalui BKK, Pemkab Sidoarjo juga menghadirkan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat peran kecamatan dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.
Subandi menjelaskan, keberadaan PIWK memungkinkan camat lebih responsif dalam menangani berbagai kebutuhan mendesak di wilayahnya. Mulai dari perbaikan jalan, normalisasi saluran, hingga penanganan infrastruktur dasar lainnya yang membutuhkan penanganan cepat.
”PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat. Jika kecamatan memiliki PIWK dan desa didukung BKK, maka percepatan pembangunan akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan bahwa pelaksanaan bimtek tersebut merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Materi tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.
Menurutnya, pembekalan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu menjalankan pemerintahan secara tertib administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir arahannya, Subandi juga mengingatkan seluruh kepala desa, lurah, dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan menjelang datangnya musim hujan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat kembali menghidupkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti, terutama membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar.
Menurutnya, gotong royong merupakan kearifan lokal yang harus terus dijaga. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi potensi genangan dan banjir saat musim hujan.
Subandi berharap kegiatan bimtek tersebut tidak berhenti sebatas penyampaian materi, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan aparatur yang profesional, harmonis, dan akuntabel, kualitas pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan diharapkan semakin meningkat.
”Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (zi)
