Gov x Creator Connect Vol. 2, Pemkab Sidoarjo Gandeng Kreator Digital Perkuat Komunikasi Publik

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat transformasi komunikasi publik dengan merangkul para kreator digital sebagai mitra strategis. Melalui forum Gov x Creator Connect Vol. 2, pemkab ingin memastikan informasi pembangunan tidak hanya cepat tersampaikan, tetapi juga dikemas secara kreatif, relevan, dan mampu menjangkau masyarakat luas di tengah derasnya arus informasi digital.

Agenda Gov x Creator Connect Vol. 2 digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo di Hotel Luminor, Sidoarjo, Kamis (25/6/2026). Acara bertema “Navigating the Future of Digital Communication for Sidoarjo’s Growth” ini diikuti 110 peserta. Mereka terdiri atas 46 pegiat media sosial, 64 admin media sosial organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal seperti Polresta Sidoarjo, Kodim 0816/Sidoarjo, PLN, dan Bank Jatim.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa birokrasi di era digital dituntut bergerak cepat dan memanfaatkan teknologi secara optimal demi meningkatkan pelayanan masyarakat.

”Birokrasi Sidoarjo harus siap bergerak dan adaptif. Seluruh jajaran pemerintah harus aktif memanfaatkan ruang digital sebagai bagian dari pelayanan publik,” ujar Subandi saat membuka acara.

Menurut Subandi, keberhasilan komunikasi publik kini bertumpu pada kemampuan pemerintah membangun sinergi dengan elemen masyarakat, termasuk kreator konten. Oleh karena itu, Diskominfo Sidoarjo diminta menjadi motor penggerak transformasi tersebut. Sekaligus memfasilitasi ide-ide kreatif agar informasi pembangunan tersampaikan secara cepat dan akurat.

Selain pembenahan komunikasi publik, Subandi memaparkan peta jalan transformasi digital Pemkab Sidoarjo. Saat ini setiap OPD telah memiliki dashboard digital internal.

Pada tahun 2027, seluruh aplikasi tersebut ditargetkan terintegrasi dalam satu dashboard pemerintahan terpadu. Melalui integrasi itu, pemantauan program seperti pendapatan daerah, perizinan, infrastruktur, hingga penanganan banjir dapat dilakukan secara real-time sebagai dasar pengambilan kebijakan.