METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo konsisten untuk menyajikan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Itu dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Opini WTP diraih dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Itu juga menjadi yang ke-13 kali berturut-turut sejak tahun 2013 bagi Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengaku sangat bersyukur karena Pemkab Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP untuk ketiga belas kali berturut-turut. Hal itu menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang ada.
”Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Bupati Subandi setelah menerima laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025 Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, Jumat (29/5/2026) sore.
Bupati Subandi hadir bersama kepala-kepala daerah dari 33 kabupaten/kota di Jawa Timur. Acara penyerahan LHP LKPD berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari Sidoarjo, Bupati Subandi hadir bersama Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah. LHP juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih.
Bupati Subandi mengatakan, laporan itu tidak hanya menjadi instrumen penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan.
”Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati Subandi menegaskan bahwa capaian opini WTP merupakan hasil kerja keras bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mempertahankannya.
”Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya. (red/MT)
