Restorasi Gedung Negara Grahadi Surabaya: Pertahankan Material Tersisa, Pengganti Sesuai Zaman

METROTODAY, SURABAYA – Insiden pembakaran Gedung Negara Grahadi sisi barat pada Sabtu (30/8) malam lalu tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tetapi juga sorotan tajam dari para ahli pelestarian cagar budaya.

Timoticin Kwanda, dosen Arstektur Petra Christian University (PCU) Surabaya yang ahli dalam bidang konservasi arsitektur, memberikan perspektif mendalam terkait pentingnya pelestarian cagar budaya dan konsekuensi hukum bagi perusaknya.

“Tentu saja kita prihatin dengan kejadian tersebut,” ujar Timoticin, Sabtu (6/9).

Ia menjelaskan bahwa Gedung Negara Grahadi, yang dibangun pada abad ke-18, adalah saksi bisu sejarah yang kaya dalam perkembangan awal Kota Surabaya.

Bangunan ini dilindungi secara hukum dan kerusakan yang disengaja terhadapnya merupakan tindakan kriminal.

“Gedung Negara Grahadi dilindungi secara hukum. Hal ini diatur dalam Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK no. PM.23/PW.007/MKP/2007,” tegasnya.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 101, yang secara eksplisit menyebutkan hukuman pidana bagi perusak cagar budaya.

Pelaku bisa dikenakan tindak pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda paling banyak 1,5 milyar.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 101, secara eksplisit menyebutkan hukuman pidana bagi perusak cagar budaya. Pelaku bisa dikenakan tindak pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda paling banyak 1,5 milyar,” jelasnya.

Setelah insiden terjadi, pendekatan terbaik adalah dengan memulai proses restorasi yang hati-hati.

“Sebagai bagian dari tindakan konservasi, restorasi dimulai dengan dokumentasi kerusakan bangunan. Berdasarkan dokumentasi itu, kemudian dilakukan perbaikan secara hati-hati,” jelasnya.

Ia mengaku untuk bagian yang masih dapat diperbaiki, maka menggunakan prinsip minimum intervensi guna mempertahankan material yang asli.

“Namun jika harus diganti, maka material yang baru harus sesuai dengan zamannya (bukan sama/copy), namun dibuat berbeda agar masyarakat dapat membedakan mana material asli dan mana yang baru,” pungkasnya. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Insiden pembakaran Gedung Negara Grahadi sisi barat pada Sabtu (30/8) malam lalu tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tetapi juga sorotan tajam dari para ahli pelestarian cagar budaya.

Timoticin Kwanda, dosen Arstektur Petra Christian University (PCU) Surabaya yang ahli dalam bidang konservasi arsitektur, memberikan perspektif mendalam terkait pentingnya pelestarian cagar budaya dan konsekuensi hukum bagi perusaknya.

“Tentu saja kita prihatin dengan kejadian tersebut,” ujar Timoticin, Sabtu (6/9).

Ia menjelaskan bahwa Gedung Negara Grahadi, yang dibangun pada abad ke-18, adalah saksi bisu sejarah yang kaya dalam perkembangan awal Kota Surabaya.

Bangunan ini dilindungi secara hukum dan kerusakan yang disengaja terhadapnya merupakan tindakan kriminal.

“Gedung Negara Grahadi dilindungi secara hukum. Hal ini diatur dalam Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK no. PM.23/PW.007/MKP/2007,” tegasnya.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 101, yang secara eksplisit menyebutkan hukuman pidana bagi perusak cagar budaya.

Pelaku bisa dikenakan tindak pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda paling banyak 1,5 milyar.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 101, secara eksplisit menyebutkan hukuman pidana bagi perusak cagar budaya. Pelaku bisa dikenakan tindak pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda paling banyak 1,5 milyar,” jelasnya.

Setelah insiden terjadi, pendekatan terbaik adalah dengan memulai proses restorasi yang hati-hati.

“Sebagai bagian dari tindakan konservasi, restorasi dimulai dengan dokumentasi kerusakan bangunan. Berdasarkan dokumentasi itu, kemudian dilakukan perbaikan secara hati-hati,” jelasnya.

Ia mengaku untuk bagian yang masih dapat diperbaiki, maka menggunakan prinsip minimum intervensi guna mempertahankan material yang asli.

“Namun jika harus diganti, maka material yang baru harus sesuai dengan zamannya (bukan sama/copy), namun dibuat berbeda agar masyarakat dapat membedakan mana material asli dan mana yang baru,” pungkasnya. (ahm)