METROTODAY, SURABAYA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menekankan pentingnya literasi mengenai peran strategis Industri sawit sebagai backbone (tulang punggung) perekonomian nasional.
“Industri sawit perlu narasi-narasi yang akurat dan berimbang, di tengah kuatnya stigma negatif terhadap komoditas strategis ini,” katanya dalam Workshop Jurnalistik yang digelar GAPKI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertema Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability di Surabaya pada Rabu (18/11).
Ini adalah workshop kedua setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta dan diikuti wartawan dari berbagai media serta organisasi profesi.
Acara ini juga dihadiri Ketua PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua PWI Jawa Timur Luthfi L. Hakim serta jajaran pengurus pusat GAPKI.
Eddy menyebut masyarakat hidup bersama sawit selama 24 jam, mulai dari sabun, pasta gigi, lipstik, krimer kopi, hingga biodiesel.
Industri sawit juga terbukti berulang kali menyelamatkan perekonomian Indonesia, mulai dari krisis 1998, krisis 2008, hingga pandemi Covid-19.
“Saat Covid, ketika industri lain melakukan PHK, kami justru merekrut karyawan baru,” ujarnya.
Dipaparkan, saat ini sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup pada industri sawit, dan 41 persen perkebunan dimiliki rakyat.
Menurut Eddy, sawit juga membuka daerah-daerah terpencil yang kini tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.
“Industri sawit itu industri yang dibutuhkan, tetapi juga yang paling dibenci,” akunya.
Eddy menegaskan GAPKI berkomitmen pada keberlanjutan melalui sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan banyak anggotanya juga mengikuti sertifikasi sukarela RSPO.
DEFORESTASI DAN KARHUTLA
Tantangan lain, menurutnya, datang dari EUDR, karena definisi deforestasi Uni Eropa berbeda dengan definisi Indonesia. Kebun karet rakyat yang diganti sawit, misalnya, bisa dianggap deforestasi.
Soal kebakaran lahan, Eddy menyoroti celah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


