METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya resmi memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah.
Melalui aturan baru ini, denda administratif dinaikkan secara signifikan dan penindakan akan dilakukan secara serentak melibatkan tim gabungan.
Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui operasi serentak berskala besar.
“Konsep yustisinya serentak di satu kawasan. Misalnya kawasan utara, semua titik di sana langsung kita sisir bersamaan. Kita libatkan jajaran samping seperti kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan,” tegas Fikser, Selasa (10/11).
Peningkatan sanksi dipicu oleh rendahnya efek jera dari denda lama yang hanya Rp 75 ribu, sehingga pelanggaran terus berulang di lokasi yang sama.
Kini besaran denda dinaikkan menjadi di bawah 1 m³ denda Rp 1 juta, di atas 1 m³ denda Rp 3 juta.
“Sanksi sebelumnya terbilang ringan, sehingga kurang memberikan efek jera dan akhirnya pelanggaran terus berulang di lokasi yang sama,” imbuhnya.
Khusus bagi sektor usaha yang kedapatan membuang sampah liar, Pemkot tidak hanya menjatuhkan denda, tetapi juga akan memeriksa kelengkapan perizinan hingga dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Selama ini jujur saja, berkali-kali kita yustisi, mereka yang tidak punya hati ini tetap mengulangi lagi. Kita berharap dengan sanksi yang lebih tegas dan biaya yang lebih besar, ada efek jera dan pengurangan sampah liar secara signifikan,” tuturnya.
Sebelum penindakan penuh dilaksanakan, Sekretariat Daerah akan menerbitkan surat edaran resmi untuk disosialisasikan hingga tingkat RT dan RW.
Selain penegakan, masyarakat juga diajak berperan aktif melalui sistem pelaporan warga.
“Warga yang mengetahui ada yang buang sampah sembarangan, silakan foto atau videokan, lalu kirim ke media sosial DLH atau kanal Bangga Surabaya. Pelapor yang valid akan kami berikan apresiasi berupa hadiah Rp 300 ribu,” jelas Fikser.
Fikser menekankan bahwa menjaga kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama.
“Kami sadar tidak bisa bergerak sendiri. Kota ini tempat lahir kita dan anak-cucu kita. Kewajiban kita bersama untuk mewariskan Surabaya dalam keadaan yang bersih, sehat, dan tertata,” pungkasnya. (ahm)
