Demi Keabsahan Tawaf, Gubernur Jatim Khofifah Minta PPIH Kloter Embarkasi Surabaya Paham Persoalan Haid

METROTODAY, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan agar materi Fiqhun Nisa atau fikih wanita dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Haji. Usulan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi jemaah perempuan saat menjalankan ibadah di tanah suci.

Usulan tersebut disampaikan Khofifah saat memberikan arahan pada pembukaan Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Rabu (4/2). Ia menilai, pemahaman mendalam mengenai fikih wanita sangat mendesak karena banyaknya persoalan teknis ibadah yang berkaitan dengan kondisi biologis perempuan.

“Dalam pelaksanaan ibadah haji itu sering kali perempuan khawatir ibadahnya tidak sah. Banyak pertanyaan yang muncul, sementara tidak semua bisa terjawab saat manasik,” ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan bahwa persoalan seperti penentuan status haid atau suci sering menjadi sumber keraguan besar bagi jemaah. Hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan rukun haji yang tidak bisa diwakilkan, salah satunya adalah tawaf ifadah.

“Persoalan datang bulan itu hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh perempuan. Ketika jemaah ragu, mereka butuh pendamping yang paham dan bisa memberi kepastian,” tegasnya.

Tidak hanya bagi jemaah perempuan, Khofifah juga mengingatkan pentingnya penguatan literasi fikih secara umum bagi seluruh petugas. Ia menyoroti hal-hal teknis seperti penggunaan pakaian ihram bagi laki-laki yang kerap kurang sempurna saat menempuh perjalanan jauh di pesawat atau bus.

“Kalau petugas PPIH memiliki pemahaman fikih yang kuat, mereka bisa menjadi pendamping sekaligus membantu menyelesaikan keraguan jemaah di lapangan,” tegasnya.

Khofifah juga mengapresiasi langkah penyelenggara yang menggelar diklat lebih awal. Menurutnya, waktu persiapan yang panjang akan memperkuat koordinasi dan konektivitas antarpetugas pelayan jemaah di setiap kloter.

Dengan adanya penguatan materi Fiqhun Nisa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap jemaah haji, khususnya perempuan, dapat beribadah dengan lebih tenang, yakin, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan agar materi Fiqhun Nisa atau fikih wanita dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Haji. Usulan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi jemaah perempuan saat menjalankan ibadah di tanah suci.

Usulan tersebut disampaikan Khofifah saat memberikan arahan pada pembukaan Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Rabu (4/2). Ia menilai, pemahaman mendalam mengenai fikih wanita sangat mendesak karena banyaknya persoalan teknis ibadah yang berkaitan dengan kondisi biologis perempuan.

“Dalam pelaksanaan ibadah haji itu sering kali perempuan khawatir ibadahnya tidak sah. Banyak pertanyaan yang muncul, sementara tidak semua bisa terjawab saat manasik,” ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan bahwa persoalan seperti penentuan status haid atau suci sering menjadi sumber keraguan besar bagi jemaah. Hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan rukun haji yang tidak bisa diwakilkan, salah satunya adalah tawaf ifadah.

“Persoalan datang bulan itu hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh perempuan. Ketika jemaah ragu, mereka butuh pendamping yang paham dan bisa memberi kepastian,” tegasnya.

Tidak hanya bagi jemaah perempuan, Khofifah juga mengingatkan pentingnya penguatan literasi fikih secara umum bagi seluruh petugas. Ia menyoroti hal-hal teknis seperti penggunaan pakaian ihram bagi laki-laki yang kerap kurang sempurna saat menempuh perjalanan jauh di pesawat atau bus.

“Kalau petugas PPIH memiliki pemahaman fikih yang kuat, mereka bisa menjadi pendamping sekaligus membantu menyelesaikan keraguan jemaah di lapangan,” tegasnya.

Khofifah juga mengapresiasi langkah penyelenggara yang menggelar diklat lebih awal. Menurutnya, waktu persiapan yang panjang akan memperkuat koordinasi dan konektivitas antarpetugas pelayan jemaah di setiap kloter.

Dengan adanya penguatan materi Fiqhun Nisa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap jemaah haji, khususnya perempuan, dapat beribadah dengan lebih tenang, yakin, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (ahm)