METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan segera melaksanakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 31 Oktober 2025.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN ini akan dilakukan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya.
Selain itu, Pemkot juga menggandeng Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah lulus seleksi pelatihan pemutakhiran data.
“Semuanya turun bareng, ada pegawai kita, ada BPS juga, dan kader (KSH) yang sudah lulus sertifikasi,” katanya, Selasa (30/9).
Eri Cahyadi menargetkan agar DTSEN Kota Surabaya dapat sepenuhnya diperbarui pada Oktober 2025.
Ia juga menyebutkan bahwa DTSEN Kota Surabaya akan dijadikan percontohan nasional. “Oktober ini selesai. Karena kita dibuat percontohan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, telah menegaskan pentingnya program DTSEN ini sebagai fondasi kebijakan yang akurat.
Pemkot Surabaya juga telah melaksanakan pelatihan bagi petugas pemutakhiran yang berlangsung dari 25 hingga 28 September 2025.
Pelatihan ini dianggap penting untuk menjamin akurasi data sebelum petugas melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door) pada 1 hingga 31 Oktober 2025.
“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Fikser.
Fikser menjelaskan tiga tujuan utama dari pemutakhiran data ini. Pertama, menciptakan Satu Data untuk semua program, memastikan pemerintah hanya memiliki satu sumber data yang sama untuk semua kebijakan, mulai dari subsidi hingga perlindungan sosial.
Kedua, menjamin program tepat sasaran. Pemutakhiran ini sangat penting karena kondisi keluarga bersifat dinamis.
“Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” sebutnya.
Ketiga, data yang mutakhir akan mendukung perencanaan yang lebih baik untuk pembangunan jangka panjang.
“Khususnya dalam merancang intervensi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based),” pungkasnya. (ahm)
