TAG

jombang

Gus Kikin Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026–2031, Tegaskan Arah Organisasi Steril Politik

Rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur mencapai puncaknya

Rangkap Jabatan Politik Rais Aam dan Ketum PBNU Dilarang, Sistem Pemilihan Ketum Dialihkan ke AHWA

Dinamika sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mela

Muktamar ke-35 NU: K.H. Miftahul Akhyar Kembali Ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU 2026–2031

Sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam majelis Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) Muktamar ke-35 NU secara mufakat resmi menetapkan KH. Miftahul

9 Kiai Sepuh Resmi Terpilih Anggota AHWA Muktamar ke-35 NU, Ini Peran dan Tugas Strategisnya

Rangkaian krusial Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki babak penting setelah proses pemungutan dan penghitungan suara anggota Ahlul

99 Titik Masjid dan Musala Ramah Muktamirin Siap Sambut Peserta Muktamar NU ke-35 di Jombang

Menyambut pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, masyarakat

Muktamar Ke-35 NU di Jombang: Ini Ringkasan Agenda Lengkapnya, Dibuka Presiden Prabowo

Panitia Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi merilis rangkaian agenda dan ketentuan teknis pelaksanaan perhelatan akbar yang berlangsun

Digitalisasi Muktamar Ke-35 NU: Peserta Dibekali Kartu Chip, Gunakan 100 Kamera CCTV

PBNU resmi menghadirkan terobosan berbasis teknologi digital dalam penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak

Mobil Dinas Berplat Merah L 1901 EP Viral di Medsos Dipakai Mudik, Diklaim Bukan Milik Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya menegaskan bahwa kendaraan berpelat merah bernomor L 1901 EP yang viral di media sosial setelah terpantau di Jalan Arteri Nasional Bandarkedungmulyo, Jombang, bukan merupakan mobil dinas milik Pemkot Sura

Kenaikan PBB dan Krisis Keadilan Pajak

Tekanan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendorong pemerintah daerah mengandalkan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai dua mesin penerimaan utama pendapatan.

Populer