METROTODAY, SURABAYA – Pemkot Surabaya menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pahlawan tahun ini tidak mengalami kenaikan.
Namun, Pemkot Surabaya meminta para pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya untuk jujur dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil bukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kenaikan PBB. Ia lebih menekankan pentingnya kejujuran dari para pemilik usaha dalam melaporkan dan membayar pajak.
“Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” kata Eri, Jumat (15/8).
Menurutnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, termasuk pajak restoran dan hotel, sepenuhnya digunakan untuk membangun Kota Surabaya.
Ia menambahkan, “Tapi kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan,” imbuhnya.
Eri juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tetap berkomitmen untuk mempertahankan berbagai program pro-rakyat, seperti bantuan untuk warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kejujuran dalam membayar pajak merupakan wujud gotong royong yang diajarkan dalam Pancasila dan nilai-nilai agama.
“Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya memilih skema pembiayaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB dan lainnya,” ungkapnya.
Cak Eri menjelaskan bahwa perhitungan melalui skema pembiayaan alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya saat ini dibandingkan jika proyek dikerjakan tiga tahun mendatang.
“Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (hari) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Surabaya.
“Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu oleh infrastruktur,” tegasnya.
Menurutnya, setiap kepala daerah tentu memiliki kebijakan masing-masing untuk meningkatkan PAD, termasuk melalui kenaikan PBB. Namun, Pemkot Surabaya memilih cara lain.
“Ketika kita bisa mengoptimalkan (PAD) dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB,” kata dia.
Eri menekankan bahwa optimalisasi PAD bisa dilakukan melalui kejujuran dalam membayar pajak restoran, parkir, dan hotel.
“Banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” pungkasnya. (ahm)
