METROTODAY, SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, melontarkan kritik keras terhadap maraknya praktik konglomerasi yang dinilainya menyimpang dari semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, dominasi segelintir elite ekonomi bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menekankan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
“Perekonomian kita seharusnya disusun sebagai usaha bersama, bukan malah dikuasai oleh segelintir orang dekat kekuasaan,” tegas Baktiono, Senin (2/6).
Ia menyoroti kemunculan konglomerat baru yang menurutnya hanya memperkuat kesenjangan ekonomi dan memperkaya kelompok tertentu.
Baktiono bahkan menyinggung era Orde Baru, ketika keluarga dan kerabat penguasa tiba-tiba menjadi taipan tanpa proses wirausaha yang mandiri.
Sebagai solusi, politisi PDI Perjuangan ini mendorong pemberdayaan koperasi dari akar rumput.
Ia mencontohkan Koperasi Merah Putih yang kini berkembang di berbagai daerah termasuk Surabaya, sebagai bentuk nyata ekonomi gotong royong.
“Kita punya dinas koperasi di daerah, kementerian di pusat. Jangan hanya jadi pajangan. Harus ada program nyata yang memberdayakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Baktiono juga menyambut baik langkah Pemerintah Kota Surabaya yang tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif. Ia menilai ini sebagai momentum tepat untuk menghidupkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
“Saya mendukung pelatihan warga jadi pelaku usaha. Tapi jangan berhenti di pelatihan saja. Produk mereka juga harus dibeli dan dipasarkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kebijakan ekonomi rakyat tidak menjadi alat politik sesaat.
Menurutnya, koperasi harus menjadi instrumen pembangunan yang punya visi kebangsaan, bukan sekadar stempel atau proyek menjelang pemilu.
“Labelnya Merah Putih, maka semangatnya juga harus kebangsaan. Koperasi harus masuk proyek strategis, bukan jadi penonton,” tandasnya.
Baktiono pun mengkritisi program populis seperti Makan Siang Gratis (MBG) yang menurutnya belum jelas implementasinya.
Ia menekankan perlunya program-program ekonomi yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar janji kampanye.
“Rakyat butuh kehadiran negara yang nyata, bukan wacana. Lewat koperasi yang kuat, kita bisa bangun ekonomi yang adil dan merata,” pungkasnya. (*)
