Luncurkan GARDU Sosial, Pemkab Sidoarjo Tegaskan Pentingnya Perlindungan Pekerja

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bersama BPJS Ketenagakerjaan, diluncurkan Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan RT/RW dan Rumah Ibadah (GARDU Sosial).

Sekda Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati mengatakan, langkah tersebut menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta menekan angka kemiskinan akibat risiko kerja. Program jaminan sosial ketenagakerjaan, kata dia, menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman, terutama bagi pekerja informal.

”Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan. Dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat akan mendapatkan perlindungan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja maupun risiko lainnya,” ujar Fenny yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., dan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P.

Peluncuran GARDU Sosial berlangsung di Tugu Jayandaru Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Minggu (21/6/2026). Pejabat terkait turut hadir, di antaranya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ketua PKDI, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Juanda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Krian, Camat, Lurah/Kepala Desa, serta Ketua RT/RW.

Fenny menjelaskan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diberikan kepada peserta yang meninggal dunia, tetapi juga bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. ”Yang penerima upah bayar iurannya Rp 16.800 dan yang bukan penerima upah bayar iurannya Rp 11.800 per bulan. Kalau terjadi kecelakaan kerja, semuanya ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh. Apabila terjadi risiko meninggal dunia, ahli waris juga mendapatkan santunan,” jelasnya.

Fenny menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo telah mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan untuk ekosistem pedesaan mulai dari perangkat desa, kepala desa, kader kesehatan, kader PPKBD hingga kader sub-PPKBD.

“Ini merupakan bukti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan saya memohon pada pengurus PKDI bahwa tidak hanya di perangkat, BPD, RT/RW, dan kader namun program BPJS Ketenagakerjaan ini bisa digetok tularkan kepada yang lain supaya tidak terjadi kemiskinan mendadak dan kemiskinan ekstrem. Karena sanak saudara, anak-anak, dan keluarga kalau ikut ini pasti akan ditanggung pula beasiswanya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo, Arie Fianto Sofyan, S.E., M.Sos, menyampaikan bahwa saat ini peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 487 ribu peserta atau 39,60 persen. Namun, masih terdapat sekitar 631 ribu masyarakat yang belum terlindungi.