Penandatanganan Kontrak Konstruksi 2026, Bupati Subandi Minta Tak Ada Lagi Proyek Molor di Sidoarjo

METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai memperketat tata kelola pelaksanaan proyek pembangunan tahun anggaran 2026. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama paket pekerjaan konstruksi yang melibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Kamis (18/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi proyek yang molor maupun pekerjaan yang hasilnya tidak sesuai spesifikasi.

Penandatanganan kontrak bersama tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Sidoarjo untuk melakukan pembenahan tata kelola proyek pemerintah. Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian maupun deviasi kualitas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta memiliki komitmen yang sama untuk menjaga mutu pekerjaan dan menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Bupati Subandi mengatakan bahwa pembangunan yang dibiayai APBD merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, seluruh kontraktor yang telah memenangkan tender wajib bekerja profesional dan mematuhi kontrak yang telah disepakati.

”Hari ini kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus,” tegas Subandi saat memberikan arahan kepada peserta penandatanganan kontrak.

Menurutnya, keterlambatan pekerjaan yang terjadi pada sejumlah proyek tahun sebelumnya tidak boleh terulang kembali. Ia mengingatkan bahwa proyek yang terkena denda akibat keterlambatan merupakan indikator adanya masalah dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pengawasan.

”Saya tidak ingin ada kontraktor proyek yang sampai kena denda karena terlambat. Itu menunjukkan tanda-tanda ada ketidaksesuaian,” ujarnya.

Subandi juga meminta para PPK di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya berfokus pada aspek administrasi. Mereka harus aktif melakukan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan hingga proyek selesai. Dengan pengawasan yang ketat, berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi sebelum berdampak terhadap keterlambatan pekerjaan.

”Kepada para PPK saya minta betul-betul melakukan pengawasan. Kalau ada keterlambatan harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor,” katanya.

Selain PPK, konsultan pengawas juga diminta lebih aktif turun ke lapangan. Mereka tidak hanya bertugas memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan kontrak kerja.

”Kalau ada pekerjaan yang tidak bagus harus diberikan catatan. Pengawasan harus dilakukan secara ketat karena baik buruknya pembangunan Sidoarjo tergantung pada komitmen kita bersama,” tambahnya.

Dalam laporannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo Muhammad Bahrul Amig menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 Pemkab Sidoarjo mengalokasikan sebanyak 93 paket tender dengan total pagu anggaran mencapai Rp 290,3 miliar. Hingga proses tender Batch 2, sebanyak 70 paket dengan nilai pagu Rp 234,25 miliar telah diproses melalui mekanisme pengadaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak sekitar Rp 108,5 miliar telah memasuki tahap penandatanganan kontrak. Paket-paket tersebut terdiri atas 20 paket di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tiga paket pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA), satu paket di Dinas Kesehatan, dan satu paket di Badan Kepegawaian Daerah.

Beberapa proyek strategis yang segera dikerjakan setelah penandatanganan kontrak antara lain pembangunan RSUD Sedati dengan nilai kontrak sekitar Rp 42,6 miliar. Selain itu, terdapat proyek peningkatan Jalan Blurukidul (Lingkar Timur)–Sidoklumpuk senilai Rp 21,65 miliar, peningkatan Jalan Kebonagung–Tambak Kemerakan senilai Rp 18,07 miliar, serta peningkatan Jalan Tambakcemandi–Tambakoso senilai Rp 10,96 miliar.

Tidak hanya proyek infrastruktur jalan dan kesehatan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. Sebanyak 20 paket rehabilitasi gedung SD dan SMP dengan total nilai sekitar Rp14,46 miliar akan dilaksanakan pada tahun ini. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana belajar mengajar di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, terdapat pula rehabilitasi gedung kantor dengan nilai sekitar Rp771 juta.

Subandi menilai pembangunan infrastruktur yang berkualitas memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia juga mendorong keterlibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, terutama untuk pekerjaan yang masih dapat dikerjakan oleh perusahaan konstruksi asal Sidoarjo.

Menurutnya, pelibatan kontraktor lokal akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Selain membuka lapangan kerja, perputaran uang dari proyek pemerintah juga akan tetap berada di Kabupaten Sidoarjo dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Sehingga perekonomian di Sidoarjo akan terkerek.

“Kita ingin perputaran ekonomi terjadi di Sidoarjo. Kalau pekerjaan itu mampu dikerjakan kontraktor Sidoarjo, kita upayakan dikerjakan oleh kontraktor Sidoarjo sehingga daerah juga mendapatkan manfaat dari perputaran ekonomi dan pajaknya,” ungkapnya.

Penandatanganan kontrak bersama itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan tata kelola proyek pembangunan sehingga potensi penyimpangan maupun keterlambatan dapat dicegah sejak awal.

Dengan dimulainya kontrak pekerjaan konstruksi tahun 2026, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh proyek dapat berjalan sesuai target waktu, mutu, dan biaya yang telah ditetapkan. Komitmen antara pemerintah daerah, kontraktor, PPK, dan konsultan pengawas menjadi kunci agar pembangunan yang dibiayai uang rakyat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo. Tak hanya saat berkontrak, saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung Bupati Sidoarjo juga akan mengawal langsung. Harapannya, kualitas pekerjaan dipastikan baik.  (adv)