Pemkab Sidoarjo Ingin Tiru Disiplin ASN Surabaya dalam Pengelolaan Anggaran dan Proyek

METROTODAY, SURABAYA – Pemkot Surabaya menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pajak daerah.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, bersama jajarannya ke Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, yang disambut langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (8/1).

Eri memaparkan berbagai kebijakan strategis Pemkot Surabaya, mulai dari pengelolaan anggaran berbasis data hingga digitalisasi pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, melainkan harus berlandaskan data yang akurat dan terintegrasi.

“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, data adalah kunci. Kita harus tahu secara pasti berapa rumah di setiap kampung, jumlah kepala keluarga dan jiwa, siapa yang usia produktif tetapi tidak bekerja, serta siapa yang usia sekolah tetapi tidak sekolah,” katanya.

Menurutnya, tanpa kesamaan dan akurasi data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. “Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong penerapan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang disandingkan dengan data BPS, serta memastikan setiap ketidaksesuaian data ditelusuri hingga ke lapangan,” ungkapnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Eri menegaskan bahwa penyerapan anggaran bukanlah prestasi. Ukuran keberhasilan terletak pada output dan outcome yang dihasilkan, bukan seberapa besar anggaran terserap.

Prinsip ini juga diterapkan dalam perencanaan anggaran, di mana setiap OPD wajib menyesuaikan program dengan kemampuan pendapatan daerah per triwulan.

“Tim anggaran diberikan kewenangan penuh untuk menggeser atau menunda kegiatan OPD demi menjaga prioritas pembangunan dan stabilitas fiskal daerah,” tegasnya.

Imovasi Pemkot Surabaya dalam pengadaan barang dan jasa melalui kontrak payung dan lelang per item. “Tujuannya adalah efisiensi, transparansi, dan menghilangkan ruang permainan. Dengan cara ini, harga bisa ditekan signifikan dan anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Salah satu keberhasilan yang dipaparkan adalah digitalisasi pajak daerah, khususnya di sektor rumah makan dan hotel. Seluruh transaksi kini tercatat secara digital dan langsung masuk ke server Pemkot Surabaya.

“Saat ini pemungutan pajak sudah terintegrasi secara digital. Dengan sistem ini, potensi penerimaan pajak bisa mencapai sekitar Rp 109 miliar, dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar Rp 70 miliar,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa sistem yang digunakan bukan sekadar tapping box, melainkan sistem digital penuh yang mengirimkan data transaksi secara real time ke server pemerintah kota, tanpa pencatatan manual.

Mulai tahun 2026, sistem tersebut akan dioptimalkan sepenuhnya dengan server dan aplikasi yang dikelola sendiri, meskipun membutuhkan investasi hampir Rp1 miliar.

“Pemerintah hidup dari pajak. Karena itu, hubungan dengan pengusaha harus dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Sistem digital ini bukan alat penindakan, tetapi bukti kejujuran,” tegasnya.

Selain pajak, digitalisasi juga diterapkan pada pengelolaan parkir. Mulai 2026, seluruh titik parkir akan menggunakan sistem non-tunai (dengan tetap menyediakan opsi tunai) melalui kerja sama dengan Bank Jatim.

Sistem ini tidak hanya menekan kebocoran penerimaan, tetapi juga memungkinkan Pemkot Surabaya mengetahui penghasilan riil juru parkir dan memberikan bantuan jika di bawah UMR.

“PAD digunakan untuk mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran, menurunkan stunting, meningkatkan IPM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap rupiah PAD harus jelas manfaatnya,” kata dia.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan amanat langsung dari Bupati Sidoarjo. “Beliau sangat ingin hadir, namun karena harus mendampingi kunjungan, kami ditugaskan untuk belajar langsung ke Surabaya,” ujar Fenny.

Menurutnya, Pemkab Sidoarjo ingin mempelajari pengelolaan manajemen proyek dan logistik di Surabaya agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antar OPD, khususnya terkait standar harga satuan (SSH) dan ketepatan waktu pengerjaan.

“Kami melihat efisiensi luar biasa di Surabaya, bahkan satu ASN mampu mengampu beban kerja yang tinggi. Bapak Bupati berharap kami bisa meniru ketegasan sistem yang diterapkan di sini,” katanya.

Fenny menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo telah menyusun rencana aksi tahun 2026 dan berharap kunjungan ini dapat memperkaya kebijakan yang akan diterapkan.

“Kami ingin menanamkan budaya kerja yang disiplin kepada ASN di Sidoarjo, bahwa kenyamanan bekerja harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang sudah berjalan di Kota Surabaya,” pungkasnya. (ahm)