METROTODAY, SURABAYA – Kementerian Haji dan Umrah optimis proses visa untuk jemaah haji tahun 2026 akan lebih cepat dari penyelenggaraan sebelumnya. Optimisme ini muncul seiring dengan dibukanya pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Plt Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, As’adul Anam, menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan manifes jemaah haji.
Meskipun pemerintah Arab Saudi memberikan tenggat waktu hingga 1 Syawal untuk penyelesaian visa, Anam yakin target akan tercapai.
“Masih ada waktu, Insya Allah bisa mencapai target. Tahun lalu waktunya mepet, banyak masalah data yang diganti. Pengajuan manifes yang masuk awal itu diganti karena visa belum keluar, sehingga mereka terpisah. Dampaknya karena belum keluar tapi diganti. Insya Allah dengan waktu yang longgar ini, memungkinkan pembuatan awal manifes tanpa ada penggantian,” ujarnya.
Anam menambahkan bahwa penetapan 1 Syawal sebagai batas akhir diharapkan dapat memastikan kuota induk selesai tepat waktu dan menghindari pembukaan open seat. “Insya Allah estimasi semakin bagus karena semakin banyak waktu untuk bekerja,” katanya.
Kementerian Haji dan Umrah telah membuka pelunasan Bipih reguler untuk musim haji 1447 H/2026 M. Tahap pertama pelunasan telah dimulai pada 24 November lalu, dan akan berlangsung hingga 23 Desember mendatang.
Anam menjelaskan bahwa pembukaan pelunasan ini mempercepat waktu proses hingga dua bulan. “Semakin bisa memberikan tenggang waktu untuk proses visa lebih bagus. Ada waktu lagi dua bulan untuk tahap kedua. Meliputi gagal sistem pendampingan, otomatis bisa dijadikan satu sebelum pemvisaan,” jelasnya.
Hingga saat ini, proses administrasi jemaah haji di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang baik. “Untuk jemaah haji di Jatim, proses administrasi yang sudah verifikasi 93 persen, tunda berangkat 7 persen, penerbitan paspor 54 persen, proses 23 persen yang belum punya 16 persen, biovisa sudah proses 34 persen belum 59 persen. Lainnya belum masuk ke penulaasan karena data yang sampaikan masih 93 persen,” pungkas Anam.
Pada tahun 2026, kuota haji untuk wilayah Jatim mengalami peningkatan menjadi 42.409. Selain Jatim, provinsi lain seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam satu Embarkasi Surabaya juga mendapatkan tambahan kuota haji. Bali mendapatkan 698 kuota, sementara NTT mendapatkan 516 kuota. Total tambahan kuota untuk ketiga provinsi ini mencapai 43.200. (ahm)
