Kemenhaj Tegas, Petugas Haji Tak Disiplin Langsung Dipulangkan

METROTODAY, SURABAYA – Sebanyak 626 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter Embarkasi Surabaya resmi mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Asrama Haji Surabaya, Rabu (4/2).

Pelatihan ini menjadi upaya membekali petugas dalam melayani sekitar 43.200 jemaah haji asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada penyelenggaraan haji 21 April mendatang.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini meningkatkan standar pembekalan. Program yang semula hanya berupa bimbingan teknis (bimtek) kini bertransformasi menjadi diklat yang lebih terstruktur, intensif, dan profesional.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa perubahan sistem ini bertujuan untuk membangun pola kerja yang rapi dengan garis komando yang jelas.

“Pembekalan petugas haji tahun ini tidak lagi sebatas bimtek, tetapi sudah berbentuk diklat yang lebih sistematis. Tujuannya agar petugas benar-benar siap secara mental, kompetensi, dan koordinasi di lapangan,” tegas Puji.

Puji juga memberikan peringatan keras terkait kedisiplinan. Ia mengungkapkan bahwa di tingkat pusat, sebanyak 13 orang PPIH Kloter terpaksa dipulangkan karena tindakan indisipliner, kecurangan, hingga kondisi kesehatan yang tidak memadai. Ketegasan serupa akan diterapkan pada peserta di Embarkasi Surabaya.

“Dari petugas kita di Embarkasi Surabaya masih dalam proses berjalan, kalau tidak disiplin atau tidak sehat selama pelatihan, kita batalkan. Pelatihan disiplin itu penting, apalagi nanti melayani jemaah. Di PPIH pusat ada 13 orang (dipulangkan) karena alasan kesehatan dan disiplin. Kalau bisa digantikan akan kita ganti, kalau tidak bisa ya berarti kosong,” imbuhnya.

Kegiatan diklat yang diikuti oleh unsur pimpinan, dokter, hingga perawat ini dibuka secara resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut memberikan masukan agar materi Fiqhun Nisa atau fikih wanita dimasukkan dalam kurikulum diklat.

Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya jemaah perempuan yang membutuhkan bimbingan khusus terkait ibadah saat di tanah suci.

Melalui diklat yang lebih ketat ini, Kemenhaj berharap kualitas pelayanan haji tahun 2026 dapat meningkat secara signifikan dan meminimalisir kendala koordinasi di lapangan. (ahm)