Pemerintah Soroti Dampak Negatif Pasca Ledakan di SMA 72 Jakarta, Game PUBG Terancam Dibatasi

Game Kekerasan Dinilai Pengaruhi Psikologis Anak, Orang Tua Diminta Lebih Waspada! 

METROTODAY, SIDOARJO – Wacana pembatasan game online seperti PUBG kembali mencuat setelah insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Pemerintah menilai, permainan bergenre battle-royal dan first-person shooter (FPS) itu berpotensi memberi dampak negatif terhadap anak-anak, terutama dalam membentuk karakter dan perilaku mereka di dunia nyata.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan, pemerintah tengah mempersiapkan langkah konkret untuk melindungi anak dari pengaruh buruk game bernuansa kekerasan.

“Kami akan mendiskusikan secara mendalam langkah dan kebijakan terbaik bersama kementerian dan lembaga terkait. Tujuan utamanya tentu perlindungan anak, baik dalam pengasuhan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka,” ujarnya, Rabu (12/11).

Menurut Arifah, PUBG dan game sejenis bukan sekadar hiburan. Jika dimainkan tanpa batas, permainan itu bisa menurunkan motivasi belajar, mengganggu konsentrasi, dan membuat anak lebih rentan terhadap perilaku agresif.

“Game semacam ini mengajarkan penggunaan senjata api dan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Itu yang harus diwaspadai,” tegasnya.

Nada serupa disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberi perhatian serius terhadap fenomena game kekerasan di kalangan anak muda.

“Kita perlu mencari jalan keluar. Mungkin lewat pembatasan atau pengawasan lebih ketat terhadap game online yang menampilkan kekerasan,” kata Prasetyo seusai rapat terbatas.

Game seperti PUBG dinilai menghadirkan simulasi pertempuran yang terlalu realistis, lengkap dengan berbagai jenis senjata yang mudah dipelajari.

“Jenis-jenis permainan seperti ini bisa mempengaruhi psikologis anak, terutama jika dimainkan tanpa pengawasan,” lanjutnya.

Ke depan, pemerintah berencana melakukan kajian komprehensif melibatkan psikolog, pendidik, lembaga perlindungan anak, hingga pelaku industri game.

Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, termasuk sistem rating permainan atau klasifikasi usia yang lebih ketat melalui Indonesian Game Rating System (IGRS).

Selain itu, pemerintah juga bakal memperkuat literasi digital bagi orang tua agar mampu mengawasi aktivitas bermain anak di dunia maya.

“Bukan sekadar melarang, tapi membangun kesadaran bersama bahwa penggunaan teknologi harus seimbang dengan pendidikan karakter,” tutur Arifah.

Dengan langkah-langkah itu, pemerintah berharap dunia game di Indonesia bisa tetap tumbuh sehat tanpa mengorbankan masa depan generasi muda. (elfira/red)